Tampilkan postingan dengan label kriminologi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kriminologi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 November 2026

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. 

Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. 

Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

SILAKAN CARI TAHU SIAPA SAYA! NAMA QOSWARA DISOROTANDI MULYATI: JABATAN BUKAN KEKUASAAN UNTUK MENEKAN WARGA!

JAKARTA– Pernyataan yang menyeret nama Qoswara, pejabat yang disebut menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan, semakin menjadi sorotan, Perselisihan yang dilaporkan warga di lingkungan tempat tinggalnya di Tangerang kini memunculkan pertanyaan serius: apakah jabatan seorang pejabat negara dapat dijadikan alasan untuk menuntut warga lain mengikuti kehendaknya?

Persoalan ini bermula dari keberatan terhadap kebisingan lingkungan, mulai dari tangisan anak balita, aktivitas rumah tangga tetangga, hingga keramaian warga di sekitar rumah, Namun menurut pengadu, persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang disertai dugaan tindakan fisik dan intimidasi.

Pihak pengadu sebelumnya menyampaikan adanya  tindakan mendorong pintu besi rumah hingga menjambak rambut seorang perempuan yang dilakukan oleh istri dari Qoswara.

KLARIFIKASI QOSWARA: TAK INGIN KEBISINGAN SAAT ISTIRAHAT

Di tengah sorotan tersebut, Qoswara memberikan klarifikasi dan menyatakan tidak pernah merasa berselisih dengan warga mana pun di lingkungan tempat tinggalnya selama ini,
Ia menjelaskan bahwa sebagai abdi negara, dirinya merasa lelah setelah menyelesaikan pekerjaan negara dan menginginkan suasana tenang ketika pulang ke rumah,
Menurut penuturannya kebisingan yang dipersoalkan meliputi tangisan anak balita, kesibukan rumah tangga tetangga, serta keramaian warga di depan rumahnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada pihak terkait, Qoswara juga melontarkan pernyataan yang menjadi perhatian,
"Saya orang asli di tempat tinggal saya saat ini, sedangkan yang hanya warga kontrak harus mengikuti aturan yang saya inginkan,Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan bila saya berkehendak terhadap siapa pun, Silakan cari tahu siapa saya,"Saya tidak ingin kebisingan di saat waktu istirahat," demikian pernyataan yang disampaikan dalam klarifikasinya,
Ia juga menyebut tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang tuanya karena khawatir mereka ikut bertindak apabila mengetahui adanya masalah.

ANDI MULYATI: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN RAKYAT!

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan ibu kandung dari orang tua balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas persoalan yang menimpa keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah instrumen untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, apalagi membuat warga merasa takut menyampaikan keberatan.

"Jangan karena merasa memiliki jabatan, kemudian merasa bisa bertindak seenaknya terhadap masyarakat, Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas," tegas Andi.

Menurut Andi, apabila seseorang merasa terganggu oleh aktivitas lingkungan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan bagi warga.
Ia juga meminta agar dugaan tindakan fisik dan intimidasi yang dilaporkan keluarganya tidak diabaikan.

"Saya tidak akan tinggal diam, Saya ingin persoalan ini terang benderang, Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

KEMENKEU DITANTANG MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Persoalan ini bukan semata-mata konflik antarwarga, Nama seorang pejabat yang disebut berada di lingkungan Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan jabatan, kedudukan, serta tanggapan institusi terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan.

JABATAN BOLEH TINGGI, TETAPI HUKUM TIDAK BOLEH RENDAH!

Persoalan kebisingan lingkungan memang dapat menjadi sumber ketidaknyamanan, Namun hak seseorang untuk mendapatkan ketenangan tidak boleh menghilangkan hak warga lain untuk hidup aman, menjalankan aktivitas rumah tangga, dan membesarkan anaknya secara wajar.

Satu pertanyaan penting kini mengemuka: apakah warga harus tunduk karena seseorang mengaku sebagai penduduk asli dan memiliki jabatan, atau semua pihak tetap wajib menghormati hak serta batas hukum yang sama?

Jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan mutlak, Siapa pun orangnya hukum tetap harus menjadi panglima!

Senin, 16 November 2026

PWJU Kawal Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Evaluasi Layanan Medis dan Ambulans Harus Tuntas

JAKARTA – Persaudaraan Wartawan Jakarta Utara (PWJU) meminta agar proses audit menyeluruh terkait meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional. PWJU menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus mengungkap fakta secara terbuka dan tidak boleh ada informasi penting yang ditutupi.

Ketua Umum Persaudaraan Wartawan Jakarta Utara (PWJU), Habibah Binti Ganna, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap peristiwa meninggalnya bayi tersebut, terlebih setelah muncul dugaan keterlambatan penanganan medis serta persoalan layanan rujukan dan ambulans.

"Kami meminta agar audit dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Jangan sampai ada fakta atau informasi penting yang ditutupi. Keluarga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi," tegas Habibah Binti Ganna.

Menurut Habibah, proses audit harus dilakukan secara independen dan profesional dengan mengedepankan fakta medis serta kronologi kejadian. Apabila ditemukan adanya kekurangan atau kelalaian dalam pelayanan, hal tersebut harus diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PWJU juga meminta agar hak keluarga pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai proses penanganan ibu dan bayi tetap diperhatikan.

GUBERNUR DKI PERINTAHKAN AUDIT MENYELURUH

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan audit menyeluruh terkait kasus meninggalnya bayi di RSUD Tanjung Priok.

Pramono menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut dan meminta agar kasus ini ditangani secara serius melalui Audit Maternal Perinatal dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan.

"Saya sudah memerintahkan untuk dilakukan audit yang disebut dengan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Selain itu, Pramono turut menyoroti laporan awal mengenai dugaan persoalan pada layanan Neonatal Emergency Transport Service (NETS), khususnya terkait fasilitas ambulans untuk penanganan darurat bayi baru lahir.

"Kalau misalnya dari laporan sementara alasannya adalah persoalan yang menyangkut Neonatal Emergency Transport Service atau NETS yang menyangkut ambulans, saya nggak mau ini akan terulang lagi di Jakarta," tegasnya.

KRONOLOGI KASUS MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian setelah keluarga mempertanyakan dugaan keterlambatan penanganan terhadap ibu dan bayi.

Berdasarkan informasi yang beredar, pasien dirujuk dari Puskesmas Kebon Bawang ke RSUD Tanjung Priok pada 11 November 2026.

Keluarga mempertanyakan proses penanganan persalinan hingga bayi dilahirkan dalam kondisi membiru dan mengalami gangguan pernapasan. Bayi kemudian mendapatkan perawatan intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU), sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Namun, penyebab pasti meninggalnya bayi serta ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan medis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan audit oleh pihak berwenang.

PWJU: HASIL AUDIT HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI

PWJU berharap audit yang diperintahkan Gubernur DKI Jakarta tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kronologi pelayanan, tindakan medis, sistem rujukan, serta kesiapan fasilitas transportasi darurat neonatal.

Habibah Binti Ganna menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan evaluasi pelayanan kesehatan merupakan hal penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan pemerintah.

"Kami berharap hasil audit nantinya disampaikan secara transparan kepada publik dengan tetap menghormati privasi pasien dan keluarga. Jika memang ditemukan kekurangan dalam pelayanan, harus ada evaluasi dan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang," tutup Habibah.

PWJU menegaskan akan terus mendorong penyampaian informasi kepada masyarakat secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta, serta menghormati proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh instansi terkait.


Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.

Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.

Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.

Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.

"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.

Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 12 November 2026

Bareskrim Polri Ungkap Lima Kasus TPPO, Selamatkan Korban Perekrutan PMI Ilegal hingga Modus Pengantin Pesanan dan Militer Bayaran

Jakarta – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.

"Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul.

Nurul menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.

Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Para korban dijanjikan gaji sebesar USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.

"Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.

"Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya," imbau Nurul.

Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025 dengan status perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.

Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.

"Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia," jelas Guritno.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.

"Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor," tegas Yolanda.

Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak hingga ke wilayah, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.

Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.

Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Polisi bersama masyarakat.

Rabu, 11 November 2026

LPSK Apresiasi Pengungkapan TPPO Polda Metro Jaya, Siap Berikan Perlindungan kepada Korban

JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi pengungkapan tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran. Dalam rangkaian perkara tersebut, penyidik mengidentifikasi 30 korban, terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, LPSK berperan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses hukum, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” ujar Wawan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menangani proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap perkara TPPO, mulai dari pengumpulan alat bukti, pendalaman peran tersangka, hingga pemberkasan perkara. Kepolisian juga berkoordinasi dengan LPSK agar korban memperoleh perlindungan sesuai kebutuhannya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan beriringan.

“Penyidik fokus mengungkap perkara dan memproses para tersangka sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, kami berkoordinasi dengan LPSK agar korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan, dengan tetap menjaga privasi mereka,” ujarnya.

Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. “Kepedulian bersama sangat penting agar korban merasa aman untuk menjalani proses hukum dan memperoleh hak-haknya,” ujar Kombes Budi.

Polda Metro Jaya Ungkap 14 Kasus TPPO Sepanjang 2026, Selamatkan 30 Korban dan Tetapkan 19 Tersangka


JAKARTA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026. Rabu(11/11/26).

Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menangani 14 perkara, menyelamatkan puluhan korban, serta mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang digelar Polda Metro Jaya, Rabu 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa dari 14 perkara TPPO yang ditangani, tujuh perkara merupakan pengungkapan baru, sementara tujuh perkara lainnya merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus sebelumnya.

Dari tujuh perkara hasil pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh polres jajaran.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap masyarakat," ungkap Budi Hermanto.

Ia menjelaskan, berbagai modus perdagangan orang yang terungkap meliputi perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan sebagai tentara, pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan Slovakia secara tidak sesuai prosedur, eksploitasi seksual terhadap anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui jeratan utang, hingga praktik perkawinan pesanan anak.

Berdasarkan hasil pengungkapan tujuh perkara, polisi menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dan berhasil mengidentifikasi 30 korban. Para korban terdiri dari 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, serta empat anak perempuan.

Pengungkapan Berbagai Modus Perdagangan Orang :

Dalam pemaparan lebih lanjut, Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya menjelaskan sejumlah kasus menonjol yang berhasil diungkap bersama polres jajaran.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan dan gaji fantastis. 

Para korban dijanjikan memperoleh kontrak kerja dengan nilai mencapai sekitar Rp 400 juta serta gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp 50 juta, termasuk berbagai fasilitas dan tunjangan.

Namun, dalam kenyataannya, sejumlah janji tersebut tidak terpenuhi. Bahkan, terdapat keluarga korban yang kehilangan komunikasi dengan anggota keluarganya setelah berada di Rusia.

Polda Metro Jaya bersama kementerian terkait dan perwakilan Indonesia di luar negeri masih berupaya menelusuri keberadaan serta memastikan kondisi sejumlah korban yang belum diketahui secara pasti.

Pengembangan perkara ini juga menemukan adanya jaringan perekrutan lintas wilayah, termasuk di wilayah hukum Polda Bali dan Jawa Tengah. 

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, bukti transfer, serta foto dan video yang berkaitan dengan aktivitas para korban di Rusia.

Dalam kasus yang ditangani Polres Metro Jakarta Barat, polisi mengungkap 15 korban dan menetapkan lima tersangka, terdiri dari dua warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia.

Selain itu, terdapat pengungkapan kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dengan modus menjanjikan pengurusan paspor, tiket perjalanan, serta pemberian uang kepada calon korban.

Eksploitasi Anak dan Pekerja Migran Menjadi Perhatian :

Kasus lainnya diungkap Polres Metro Jakarta Utara terkait eksploitasi seksual terhadap anak. 

Korban yang masih berusia anak direkrut dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan. 

Pelaku diduga memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran lainnya.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Slovakia dengan menggunakan dokumen dan perjanjian kerja yang tidak sesuai ketentuan.

Korban dijanjikan memperoleh gaji besar, tetapi kenyataannya pekerjaan dan hak-hak yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus eksploitasi anak buah kapal melalui praktik jeratan utang. 

Para calon ABK direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, kemudian ditempatkan di tempat penampungan dengan pembatasan kebebasan bergerak serta dibebani sejumlah utang.

Dalam perkara tersebut, polisi menyelamatkan empat korban dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Adapun Polres Metro Depok mengungkap kasus pengiriman anak untuk perkawinan pesanan. 

Pelaku diduga memanipulasi data usia korban yang masih berumur 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa, dengan iming-iming mahar sebesar Rp7 juta.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban :

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban dan keluarganya.

Dalam proses penanganan perkara, Polda Metro Jaya bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Pendampingan terhadap korban dilakukan melalui dukungan psikologis, penyediaan rumah aman, serta koordinasi untuk membantu kebutuhan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga korban.

Polisi juga membuka kemungkinan pengembangan perkara ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU), guna menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari aktivitas perdagangan orang, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun korporasi.

Para Pelaku Terancam Hukuman Berat :

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Para tersangka terancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tindak pidana melibatkan korban anak, terdapat pemberatan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyidik juga mendalami penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan adanya aliran dana hasil kejahatan.

Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Kerja Bergaji Tinggi

Pada kesempatan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai kejelasan perusahaan, legalitas, maupun kontrak kerja.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian utama. Keluarga diharapkan lebih aktif mengawasi dan memastikan anggota keluarganya tidak menjadi sasaran perekrutan ilegal maupun praktik eksploitasi.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan yang disampaikan dalam konferensi pers.

Melalui pengungkapan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, serta memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan.

Pemberantasan TPPO bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi manusia.