Rabu, 18 November 2026

SILAKAN CARI TAHU SIAPA SAYA! NAMA QOSWARA DISOROTANDI MULYATI: JABATAN BUKAN KEKUASAAN UNTUK MENEKAN WARGA!

JAKARTA– Pernyataan yang menyeret nama Qoswara, pejabat yang disebut menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan, semakin menjadi sorotan, Perselisihan yang dilaporkan warga di lingkungan tempat tinggalnya di Tangerang kini memunculkan pertanyaan serius: apakah jabatan seorang pejabat negara dapat dijadikan alasan untuk menuntut warga lain mengikuti kehendaknya?

Persoalan ini bermula dari keberatan terhadap kebisingan lingkungan, mulai dari tangisan anak balita, aktivitas rumah tangga tetangga, hingga keramaian warga di sekitar rumah, Namun menurut pengadu, persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang disertai dugaan tindakan fisik dan intimidasi.

Pihak pengadu sebelumnya menyampaikan adanya  tindakan mendorong pintu besi rumah hingga menjambak rambut seorang perempuan yang dilakukan oleh istri dari Qoswara.

KLARIFIKASI QOSWARA: TAK INGIN KEBISINGAN SAAT ISTIRAHAT

Di tengah sorotan tersebut, Qoswara memberikan klarifikasi dan menyatakan tidak pernah merasa berselisih dengan warga mana pun di lingkungan tempat tinggalnya selama ini,
Ia menjelaskan bahwa sebagai abdi negara, dirinya merasa lelah setelah menyelesaikan pekerjaan negara dan menginginkan suasana tenang ketika pulang ke rumah,
Menurut penuturannya kebisingan yang dipersoalkan meliputi tangisan anak balita, kesibukan rumah tangga tetangga, serta keramaian warga di depan rumahnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada pihak terkait, Qoswara juga melontarkan pernyataan yang menjadi perhatian,
"Saya orang asli di tempat tinggal saya saat ini, sedangkan yang hanya warga kontrak harus mengikuti aturan yang saya inginkan,Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan bila saya berkehendak terhadap siapa pun, Silakan cari tahu siapa saya,"Saya tidak ingin kebisingan di saat waktu istirahat," demikian pernyataan yang disampaikan dalam klarifikasinya,
Ia juga menyebut tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang tuanya karena khawatir mereka ikut bertindak apabila mengetahui adanya masalah.

ANDI MULYATI: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN RAKYAT!

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan ibu kandung dari orang tua balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas persoalan yang menimpa keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah instrumen untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, apalagi membuat warga merasa takut menyampaikan keberatan.

"Jangan karena merasa memiliki jabatan, kemudian merasa bisa bertindak seenaknya terhadap masyarakat, Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas," tegas Andi.

Menurut Andi, apabila seseorang merasa terganggu oleh aktivitas lingkungan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan bagi warga.
Ia juga meminta agar dugaan tindakan fisik dan intimidasi yang dilaporkan keluarganya tidak diabaikan.

"Saya tidak akan tinggal diam, Saya ingin persoalan ini terang benderang, Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

KEMENKEU DITANTANG MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Persoalan ini bukan semata-mata konflik antarwarga, Nama seorang pejabat yang disebut berada di lingkungan Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan jabatan, kedudukan, serta tanggapan institusi terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan.

JABATAN BOLEH TINGGI, TETAPI HUKUM TIDAK BOLEH RENDAH!

Persoalan kebisingan lingkungan memang dapat menjadi sumber ketidaknyamanan, Namun hak seseorang untuk mendapatkan ketenangan tidak boleh menghilangkan hak warga lain untuk hidup aman, menjalankan aktivitas rumah tangga, dan membesarkan anaknya secara wajar.

Satu pertanyaan penting kini mengemuka: apakah warga harus tunduk karena seseorang mengaku sebagai penduduk asli dan memiliki jabatan, atau semua pihak tetap wajib menghormati hak serta batas hukum yang sama?

Jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan mutlak, Siapa pun orangnya hukum tetap harus menjadi panglima!

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.