Polda Metro Jaya–BINUS Siapkan Pelatih Paham AI, Perkuat Perlindungan Digital Pelajar dan Masyarakat

JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama Universitas Bina Nusantara (BINUS) menyiapkan personel sebagai pelatih Program Paham AI melalui pelatihan bagi pelatih di BINUS Kampus Kijang, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026).

 Program ini menjadi bagian dari upaya membekali pelajar dan masyarakat agar semakin cakap memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman dan bertanggung jawab.

Sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat, personel dibekali pengetahuan mengenai kecerdasan buatan dan berbagai tantangan di ruang digital, mulai dari hoaks, perundungan siber, penipuan daring, hingga penyalahgunaan teknologi.

Wakaposko Presisi Brigjen Pol. Boro Windu mengatakan, pembekalan menjadi tahap awal untuk menyamakan pemahaman dan kemampuan personel sebelum menyampaikan edukasi kepada pelajar dan masyarakat.

“Kita melatih para polisi bersama akademisi agar memiliki pemahaman yang sama tentang ancaman yang dihadapi masyarakat, seperti perundungan siber, penipuan daring, dan lainnya,” ujarnya.

Para calon pelatih juga dibekali kemampuan mengenali dan melawan hoaks, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, berkomunikasi dan melakukan pendampingan, serta praktik mengajar singkat. 

Buku panduan turut disiapkan sebagai acuan agar materi dapat disampaikan secara seragam dan mudah dipahami masyarakat.

“Setelah memiliki standar dan pemahaman yang sama, mereka dapat memberikan informasi yang setara kepada pelajar dan masyarakat, termasuk cara menghindari hoaks dan berbagai ancaman digital,” jelas Boro Windu.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, Program Paham AI diharapkan dapat memperkuat literasi digital sekaligus membantu pelajar dan masyarakat memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kolaborasi kepolisian, akademisi, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ruang digital yang lebih sehat dan aman serta memastikan kemajuan kecerdasan buatan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Kapolri: Perjuangkan Hak Buruh dengan Damai dan Tetap Jaga Ketertiban

Sukabumi— Kapolri mengingatkan seluruh elemen buruh untuk selalu menjaga ketertiban dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Besarnya kekuatan dan soliditas buruh, menurutnya, harus diarahkan melalui perjuangan yang damai agar aspirasi dapat tersampaikan secara utuh dan menghasilkan perubahan yang nyata.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Kapolri menilai buruh merupakan kekuatan besar yang memiliki militansi tinggi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Namun, semangat tersebut harus selalu dibarengi dengan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap penyampaian aspirasi.

“Buruh memiliki kekuatan besar dan militan. Namun saya wanti-wanti agar seluruh perjuangan dilaksanakan dengan cara damai dan tetap menjaga ketertiban,” ujar Kapolri.

Menurutnya, perjuangan yang dilakukan secara tertib akan membuat pesan dan tuntutan buruh semakin kuat. Kapolri juga mengingatkan agar perjuangan buruh tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan yang dapat mengaburkan substansi aspirasi pekerja. Dengan demikian, setiap tuntutan yang diperjuangkan dapat diterima secara jelas dan tidak terdistorsi oleh persoalan lain.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah perjuangan buruh dalam mengawal perubahan regulasi ketenagakerjaan. Kapolri menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan pekerja harus terus diperkuat melalui regulasi yang berkeadilan. Karena itu, ia meminta buruh tetap mengedepankan cara-cara damai dan konstruktif dalam memperjuangkan aspirasi.

Di sisi lain, Kapolri menekankan bahwa kepentingan buruh dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan. Buruh dan pengusaha harus menjadi mitra strategis yang saling membutuhkan dan menguatkan. Kesejahteraan pekerja akan mendorong produktivitas, sementara perusahaan yang sehat akan menjaga lapangan kerja dan mendorong investasi.

Komitmen Polri terhadap persoalan pekerja juga diwujudkan melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, desk tersebut telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan dan memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri berharap FSP TSK KSPSI AGN terus menjaga kekompakan dan soliditas dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja. Sinergi antara buruh, pengusaha, pemerintah, dan Polri juga harus terus diperkuat untuk membangun hubungan industrial yang harmonis.

Perjuangan buruh harus tetap kuat dalam menyampaikan aspirasi, namun pada saat yang sama tetap menjaga ketertiban agar tujuan utama meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja benar-benar dapat tercapai.

Kapolri: Perjuangkan Hak Buruh dengan Damai dan Tetap Jaga Ketertiban

Sukabumi — Kapolri mengingatkan seluruh elemen buruh untuk selalu menjaga ketertiban dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Besarnya kekuatan dan soliditas buruh, menurutnya, harus diarahkan melalui perjuangan yang damai agar aspirasi dapat tersampaikan secara utuh dan menghasilkan perubahan yang nyata.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Kapolri menilai buruh merupakan kekuatan besar yang memiliki militansi tinggi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Namun, semangat tersebut harus selalu dibarengi dengan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap penyampaian aspirasi.

“Buruh memiliki kekuatan besar dan militan. Namun saya wanti-wanti agar seluruh perjuangan dilaksanakan dengan cara damai dan tetap menjaga ketertiban,” ujar Kapolri.

Menurutnya, perjuangan yang dilakukan secara tertib akan membuat pesan dan tuntutan buruh semakin kuat. Kapolri juga mengingatkan agar perjuangan buruh tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan yang dapat mengaburkan substansi aspirasi pekerja. 

Dengan demikian, setiap tuntutan yang diperjuangkan dapat diterima secara jelas dan tidak terdistorsi oleh persoalan lain.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah perjuangan buruh dalam mengawal perubahan regulasi ketenagakerjaan. 

Kapolri menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan pekerja harus terus diperkuat melalui regulasi yang berkeadilan. 

Karena itu, ia meminta buruh tetap mengedepankan cara-cara damai dan konstruktif dalam memperjuangkan aspirasi.

Di sisi lain, Kapolri menekankan bahwa kepentingan buruh dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan. Buruh dan pengusaha harus menjadi mitra strategis yang saling membutuhkan dan menguatkan. 

Kesejahteraan pekerja akan mendorong produktivitas, sementara perusahaan yang sehat akan menjaga lapangan kerja dan mendorong investasi.

Komitmen Polri terhadap persoalan pekerja juga diwujudkan melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, desk tersebut telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan dan memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri berharap FSP TSK KSPSI AGN terus menjaga kekompakan dan soliditas dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja. Sinergi antara buruh, pengusaha, pemerintah, dan Polri juga harus terus diperkuat untuk membangun hubungan industrial yang harmonis.

Perjuangan buruh harus tetap kuat dalam menyampaikan aspirasi, namun pada saat yang sama tetap menjaga ketertiban agar tujuan utama meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja benar-benar dapat tercapai.

Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Pelindungan dan Kesejahteraan Buruh

SUKABUMI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mampu memperkuat pelindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Hal tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Kapolri mengatakan, penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pekerja di tengah perubahan dunia usaha.

“Pelindungan dan kesejahteraan pekerja juga perlu diperkuat melalui regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mengakomodasi sembilan klaster isu,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, revisi UU Ketenagakerjaan menjadi bagian dari perjuangan buruh karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak, pelindungan, dan kesejahteraan pekerja.

Proses penyusunannya perlu dikawal agar aspirasi buruh dapat disampaikan secara utuh dan menjadi bahan pertimbangan dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerja serta perkembangan dunia usaha.

Kapolri mengingatkan bahwa buruh memiliki kekuatan besar dan militan dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, kekuatan tersebut harus diwujudkan melalui gerakan yang damai, tertib, dan bertanggung jawab.

“Buruh memiliki kekuatan besar dan militan. Namun, saya wanti-wanti agar seluruh perjuangan dilaksanakan dengan cara damai dan tetap menjaga ketertiban,” kata Kapolri.

Sikap tertib diperlukan untuk menjaga substansi perjuangan agar tidak terganggu oleh kepentingan lain. Kapolri tidak ingin aksi buruh dimanfaatkan kelompok tertentu hingga mengaburkan tujuan utama yang sedang diperjuangkan.

“Jangan sampai ditunggangi kelompok tertentu yang bisa mencederai perjuangan buruh, sehingga seluruh perjuangan dan pesan dapat sampai serta tidak terdistorsi karena adanya isu lain,” tegasnya.

Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi, Kapolri mendorong setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah diperlukan untuk mencari titik temu yang adil bagi seluruh pihak.

Hubungan tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan perusahaan. Pekerja membutuhkan pemenuhan hak serta peningkatan kesejahteraan, sedangkan perusahaan perlu terus tumbuh agar dapat mempertahankan dan membuka lapangan kerja.

Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial. Kehadiran Polri diarahkan untuk melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Karena itu itum Karena itu, seluruh elemen buruh diajak mengawal revisi UU Ketenagakerjaan dengan tetap menjaga ketertiban agar aspirasi yang disampaikan tidak kehilangan substansi dan kekuatannya.

“Kawal revisi UU Ketenagakerjaan dengan damai, namun tetap membawa pesan yang kuat bagi perjuangan teman-teman buruh sekalian,” pungkas Kapolri.

30 MIL LAUT DARI DARAT, HELIKOPTER POLRI EVAKUASI JENAZAH KORBAN KM VIRGO TRANSPORT Delapan

BANJARMASIN – Di tengah operasi SAR KM Virgo Transport 8, sebuah kapal yang membawa jenazah korban berada sekitar 30 nautical mile (NM) dari daratan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan evakuasi yang cepat untuk membawa korban menuju daratan agar dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Helikopter Polri Dauphin AS 365 N3 P-3103 kemudian dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi. Setelah mencapai lokasi, tim melaksanakan hoist menggunakan Basket Life untuk mengangkat 1 jenazah korban dari kapal tongkang yang ditarik Tugboat TCP menuju helikopter.

Misi tersebut dilaksanakan pada Senin (14/9/2026), pukul 14.48 WITA hingga 16.50 WITA. Helikopter berangkat dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menuju lokasi operasi yang sebelumnya berjarak sekitar 80 NM dari Banjarmasin, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Proses evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi angin dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 25–35 knots. Meski menghadapi kondisi tersebut, proses hoist berhasil dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan dan personel.

Misi penerbangan dipimpin Kombes Pol. Herli sebagai Kapten Pilot, bersama tim penerbang dan rescue/hoist operator.

Jenazah selanjutnya dibawa menuju Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan diserahkan untuk penanganan lebih lanjut serta proses identifikasi di RS Bhayangkara Banjarmasin.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, dukungan udara menjadi bagian dari upaya Polri mempercepat proses evakuasi korban dalam operasi SAR gabungan.

“Ketika posisi korban masih berada puluhan mil laut dari daratan, dukungan udara menjadi sangat penting untuk mempercepat proses evakuasi. Polri mengerahkan helikopter untuk menjangkau lokasi dan membawa korban menuju daratan agar dapat segera mendapatkan penanganan serta proses identifikasi. Bersama seluruh unsur SAR, Polri akan terus mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk kemanusiaan,” ujar Johnny.

Sejak Minggu (13/9/2026), Polri telah mengerahkan berbagai kekuatan untuk mendukung operasi SAR, termasuk 3 Kapal Polisi, yaitu KP Laksmana-7012, KP Ibis-6001, dan KP Manyar-5003.

Dukungan personel dari unsur Polri antara lain 9 personel Ditpolairud Polda Jatim serta 18 personel yang terdiri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, tim kesehatan, dan Biddokkes/DVI Polda Jatim.

Operasi gabungan juga diperkuat 20 personel Basarnas dan 10 personel KSOP, serta unsur TNI AL, Polairud Polda Kalsel, Pelindo, SROP Navigasi, Kesehatan Pelabuhan, agen kapal, dan unsur terkait lainnya.

Sarana laut yang dikerahkan meliputi KN Laksamana, KNP 382, KM Hai Da, KM Niki Mila Utama, TB TCP, TB Mauha IX, dan KM Cahaya Bahati Jaya. Dukungan udara turut diperkuat 1 helikopter Polri dan 1 helikopter Basarnas Surabaya.

Untuk memastikan proses identifikasi korban berjalan profesional dan akurat, Polri juga menyiapkan 3 Posko DVI di Kalimantan Selatan, yakni di RS Bhayangkara Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Pelabuhan Trisakti.

“Operasi SAR ini merupakan kerja bersama. Polri terus memberikan dukungan melalui kapal, helikopter, personel, kesehatan, dan DVI. Setiap korban yang ditemukan akan mendapatkan penanganan secara profesional dan manusiawi, sementara pencarian terhadap korban lainnya terus dilakukan bersama seluruh unsur SAR,” pungkas Johnny.

Polri Optimalkan Pencarian KM Virgo, Kerahkan Kapal dan Helikopter serta Tim DVI

JAKARTA – Polri terus memperkuat penanganan insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan, dengan mengoptimalkan operasi pencarian dan evakuasi korban serta menyiagakan tim Disaster Victim Identification (DVI) di sejumlah wilayah.

Dalam operasi SAR pada Senin (14/9/2026), Korpolairud Baharkam Polri mengerahkan dua kapal polisi, yakni KP Laksmana-7012 dan KP Ibis-6001, untuk mendukung pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, Polri menyiapkan dua helikopter BKO, yakni Helikopter Dauphin AS365N3/P-3103 dari Kalteng dan Helikopter AW 169/P-3309 dari Jatim.

Khusus Helikopter Dauphin, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkannya dengan kemampuan hoist untuk mendukung proses evakuasi korban melalui udara apabila ditemukan dalam pelaksanaan pencarian. Helikopter tersebut juga dilengkapi peralatan SAR berupa satu Basket Rescue, satu Harness, satu Webbing, satu Suit Rescue, lima Lanyard, dan dua Carabiner.

Kesiapan alut dan perlengkapan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendukung Tim Basarnas dalam pelaksanaan pencarian sekaligus memastikan proses pengangkatan dan evakuasi korban dapat dilakukan secara cepat dan aman.

KP Laksmana-7012 yang berjarak sekitar 80 NM dari lokasi kejadian telah bertolak pada Minggu (13/9) pukul 15.30 WITA untuk melakukan penyisiran dan pengamatan permukaan bersama potensi SAR lainnya. Sementara KP Ibis-6001 bertolak pada Senin (14/9) pukul 03.00 WIB dari jarak sekitar 103 NM dengan rencana melakukan pengamatan permukaan di sebelah barat lokasi kejadian.

Sejalan dengan pelaksanaan operasi SAR, Polri juga memperkuat kesiapan DVI melalui penempatan personel di sejumlah posko di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan diperkuat 66 personel, sedangkan Tim DVI Polda Jawa Timur berjumlah 56 personel. Adapun Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri diperkuat 18 personel, termasuk empat dokter spesialis forensik.

Dukungan tersebut melengkapi lima posko DVI yang telah disiapkan, yakni Posko DVI Sumenep, Posko DVI Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Posko DVI Pelabuhan Tanjung Perak, Posko DVI Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, serta Posko DVI Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi pencarian, evakuasi, hingga kesiapan identifikasi korban KM Virgo Transport 8.

"Polri mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Korpolairud menyiapkan kapal dan kemampuan evakuasi udara, termasuk helikopter yang dilengkapi hoist dan peralatan SAR, sementara tim DVI disiagakan di sejumlah titik untuk mendukung proses identifikasi apabila ditemukan korban," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Johnny menegaskan, seluruh unsur Polri yang terlibat terus berkoordinasi dengan Basarnas dan potensi SAR lainnya agar proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan secara optimal.

"Yang utama adalah mengoptimalkan pencarian dan memastikan kesiapan evakuasi apabila korban ditemukan. Pada saat yang sama, tim DVI juga telah disiapkan sehingga proses identifikasi dapat segera dilakukan secara profesional, tepat, dan sesuai prosedur," katanya.

Polri memastikan dukungan terhadap operasi SAR KM Virgo Transport 8 terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan dengan mengedepankan keselamatan personel, kecepatan respons, serta koordinasi dengan seluruh unsur terkait.

Polri Hadirkan Ratusan Personel DVI Profesional Untuk Identifikasi Korban KM Virgo

JAKARTA – Polri memperkuat kesiapan penanganan korban KM Virgo Transport 8 melalui pengerahan personel Disaster Victim Identification (DVI) di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Sebanyak 140 personel DVI disiagakan untuk mendukung proses identifikasi korban, terdiri atas 66 personel Tim DVI Polda Kalimantan Selatan, 56 personel Tim DVI Polda Jawa Timur, serta 18 personel Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri, termasuk empat dokter spesialis forensik.

Kesiapan tersebut didukung lima posko DVI yang ditempatkan di titik-titik terkait penanganan korban. Di Jawa Timur, posko berada di Sumenep, Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara di Kalimantan Selatan, posko DVI ditempatkan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengerahan personel dan posko DVI merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam mendukung seluruh tahapan penanganan korban KM Virgo Transport 8.

“Tim DVI Polri telah disiagakan di sejumlah titik di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan untuk mendukung proses identifikasi korban. Kesiapan ini dilakukan agar apabila ditemukan korban, proses identifikasi dapat segera dilaksanakan secara profesional, tepat, dan sesuai prosedur,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Johnny menegaskan, jajaran Dokkes Polri terus berkoordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan proses identifikasi, termasuk melalui posko antemortem dan postmortem yang telah disiapkan.

“Polri memastikan dukungan Dokkes dan DVI tetap siap mengikuti perkembangan operasi SAR. Seluruh proses identifikasi akan dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, akurasi, dan penghormatan terhadap korban serta keluarga,” katanya.

Polri memastikan personel DVI dan fasilitas pendukung tetap disiagakan sesuai perkembangan operasi SAR KM Virgo Transport 8.