View Allnasional

Sosial

Hukum

Latest News

Rabu, 11 Februari 2026

POLRI BENTUK SATGAS ASRI SEJALAN ARAHAN PRESIDEN UNTUK WUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA BERSIH, SEHAT, DAN BERKELANJUTAN


Jakarta [Rabu,11 Februari 2026] Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan Polri sebagai langkah nyata menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.

Atas arahan Kapolri, Polri membentuk Satgas ASRI Polri yang akan menjadi penggerak utama pelaksanaan program ini secara nasional. Satgas ASRI Polri dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja selaku ketua sekaligus dirigen pelaksanaan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan kerja.

“Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah Polri ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah-langkah konkret.

“Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegas Irjen Pol. Johnny Isir.

Untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif, Polri menetapkan petunjuk arahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan, dimulai dari ruang lingkup terkecil.
2. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan kurvei atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya.
3. Secara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat.
4. Melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri juga mendorong para pimpinan di setiap satuan kerja agar aktif menggerakkan seluruh personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk kerja bakti, penanaman pohon, serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Melalui Gerakan ASRI Polri, diharapkan terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Polri siap menjadi contoh terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan indah,” pungkas Kadivhumas Polri.

Informasi ini harus segera diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir nyata, berbuat nyata, dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan serta kepentingan publik.

Casis Bintara PK TNI AU A-57 Lanud Sultan Hasanuddin Jalani Sidang Pantukhirda

Makassar - Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., memimpin Sidang Pantukhir Daerah (Pantukhirda) Penerimaan Calon Bintara Prajurit Karier (PK) TNI AU Gelombang I A-57 Tahun Anggaran 2026, Rabu (11/2/2026).

Pelaksanaan sidang yang diikuti 58 Casis ini berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, sementara Danlanud memimpin jalannya sidang dari Jakarta melalui video conference. Meskipun dilaksanakan secara virtual, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Sidang Pantukhirda ini merupakan tahapan akhir seleksi tingkat daerah yang menentukan calon siswa (Casis) terbaik untuk diberangkatkan mengikuti seleksi tingkat pusat di Lanud Adi Soemarmo, Solo. Dalam sidang ini, panitia melakukan penilaian komprehensif terhadap seluruh aspek seleksi yang telah dilalui para Casis, meliputi administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi, serta mental ideologi.

Dalam arahannya, Danlanud menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini harus tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. “Proses sidang ini harus benar-benar memastikan bahwa yang terpilih adalah putra-putra terbaik daerah yang siap bersaing di tingkat pusat. Seleksi dilaksanakan secara ketat dan profesional demi menghasilkan prajurit TNI AU yang unggul dan berintegritas,” tegas Danlanud.

Melalui Sidang Pantukhirda ini, diharapkan terjaring calon prajurit TNI Angkatan Udara yang tidak hanya tangguh secara fisik dan intelektual, tetapi juga memiliki mental juang, disiplin tinggi, serta loyalitas terhadap bangsa dan negara, guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara nasional. (Pen Lanud Sultan Hasanuddin)

PUSKEU POLRI RAIH PREDIKAT MENUJU WBBM, BUKTI NYATA AKUNTABILITAS POLRI

Jakarta – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri menorehkan prestasi penting di tingkat nasional. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri tersebut berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (11/2/2026) di Green Terrace TMII, Jakarta Timur. Kegiatan bertajuk “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan agenda nasional tahunan untuk menilai kinerja reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

Puskeu Polri tercatat sebagai satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil memperoleh predikat Menuju WBBM. Selain Puskeu Polri, terdapat tiga satuan kerja kewilayahan Polri yang juga menerima penghargaan serupa, yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur.

Sementara itu, sejumlah satuan kerja Polri lainnya juga mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025, di antaranya Bidkeu Polda DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan.

“Penghargaan Menuju WBBM yang diraih Puskeu Polri menunjukkan bahwa Transformasi Polri berjalan konsisten dan terukur. Ini adalah bukti bahwa tata kelola keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Irjen Pol. Johny Eddizon Isir.

Menurutnya, prestasi tersebut memiliki makna strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Informasi ini penting segera diketahui masyarakat. Polri ingin publik melihat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar konsep, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata di setiap lini pelayanan,” lanjutnya.

Irjen Jhonny menjelaskan bahwa predikat WBBM merupakan standar tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas.

“WBBM tidak hanya berbicara soal bebas dari korupsi, tetapi juga tentang kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil mewujudkan birokrasi bersih, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penghargaan ini merupakan tingkat lanjutan setelah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan demikian, hanya satuan kerja dengan kinerja terbaik yang dapat mencapainya.

Dalam acara tersebut, Menteri PANRB menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama untuk memastikan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2025, nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Dari 297 instansi yang berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, sebanyak 133 di antaranya dinyatakan lolos predikat WBK dan/atau WBBM.

Keberhasilan Puskeu Polri meraih predikat Menuju WBBM menjadi bagian penting dari upaya Polri mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, Polri akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas,” tutup Kadivhumas Polri.

Dengan prestasi ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus bergerak maju dan menghadirkan pelayanan terbaik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perkuat Diplomasi Militer, Panglima TNI Bersama Menhan RI Terima Courtesy Call Kasau Pakistan

(Puspen TNI)Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima Courtesy Call (CC) dari Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan (Chief of Air Staff of the Pakistan Air Force). Prosesi penyambutan diawali dengan hormat jajar dan upacara kehormatan di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (10/02/2026).

Panglima TNI dalam pertemuan tersebut, didampingi Kasad Jenderal TNI Marulli Simanjuntak, M.Sc., Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M Tonny Harjono, S.E.,M.M., Kabaloghan Kemhan RI, Asops Panglima TNI, Pangkoopsudnas dan Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan RI serta beberapa pejabat terkait.

Pada CC tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu atas perpanjangan masa jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan. Panglima TNI juga mengapresiasi kepemimpinan termasuk peran Kasau Pakistan tersebut dalam memimpin operasi Bunyan-um-Marsoos pada Juni 2025.

Lebih lanjut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai dinamika lingkungan keamanan strategis global yang semakin kompleks dan berkembang, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI menegaskan pentingnya kerja sama dan dialog sebagai wujud diplomasi militer antar negara sahabat guna menghadapi berbagai tantangan keamanan yang bersifat multidimensional.

Selanjutnya pada bidang kerja sama militer, Panglima TNI menilai hubungan military-to-military antara Indonesia dan Pakistan telah terjalin dengan baik, khususnya antara Angkatan Udara kedua negara. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan dinilai sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat persahabatan militer kedua negara.

#tniprima
#tnirakyatkuat 
#indonesiabebasaktif 

Autentikasi:
Kabidpeninter Puspen TNI Letkol Inf Dedi Akhiruddin, S.A.P., M.Han.

SIAP PERKUAT ARMADA TNI AL, KRI PRABU SILIWANGI-321 BERTOLAK DARI ITALIA

Jalesveva Jayamahe-Jakarta, 11 Februari 2026 — Kekuatan tempur TNI Angkatan Laut kembali mendapatkan suntikan energi baru. Kapal perang terbaru, KRI Prabu Siliwangi-321, secara resmi memulai perjalanannya menuju tanah air setelah bertolak dari dermaga Base Navale Della Spezia, Italia.

Di bawah komando Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja, kapal ini dilepas dengan penuh kehormatan dalam sebuah seremoni yang dihadiri langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Italia dan Vatikan, Bapak Junimart Girsang, serta Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Laksma TNI Sumarji Bimoaji.

Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menegaskan dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap modernisasi alutsista TNI AL. Kapal ini diproyeksikan menjadi unsur strategis dalam menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia.

“Momentum ini bukan saja perlayaran menuju tanah air, melainkan langkah besar dalam penguatan postur pertahanan maritim nasional. KRI Prabu Siliwangi-321 hadir dengan kesiapan personel yang tangguh dan sistem persenjataan yang telah melalui serangkaian pengujian ketat,” Komandan KRI Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja.

Pelayaran dari Italia menuju Indonesia ini menandai babak baru bagi armada TNI AL. Dengan teknologi terkini yang diusungnya, KRI Prabu Siliwangi-321 siap mengemban tugas sebagai garda terdepan di samudera, memastikan kedaulatan NKRI tetap tegak berdiri.

Kehadiran kapal perang terbaru ini selaras dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dimana modernisasi alutsista menjadi salah satu prioritas TNI AL dalam menghadapi berbagai tantangan guna menjaga kedaulatan di laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian berita Dinas Penerangan TNI AL.

Sejoli yang Tega Tinggalkan Bayi di Apartemen Bekasi Jadi Tersangka

Pasangan kekasih berinisial NM (24) dan RO (22) ditangkap setelah meninggalkan bayi yang baru dilahirkan di apartemen di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.

"Sudah ditangkap dan saat ini sudah dilakukan penahanan," kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana dalam Konferensi Pers di Mapolsek Bekasi Selatan, Rabu (11/2/2026).

Akibat perbuatannya itu, sejoli tersebut dijerat dengan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 429 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru.

"Dengan maksimum hukumannya adalah 7 tahun," imbuhnya.

NM dan RO ditangkap dalam tempo 24 jam setelah bayi itu ditemukan. Sejoli ini ditangkap di dua lokasi berbeda.

"Alhamdulillah dalam 1x24 jam, kami berhasil mengungkap pasangan kekasih tanpa nikah, di mana kami berhasil melakukan pengungkapan yaitu di Stasiun Angke dan tempat kosnya yang berada di Kebon Kacang, Jakarta Pusat," ujar Dedi.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan proses persalinan dan penelantaran bayi. Salah satunya gunting untuk memotong tali ari-ari.

"Kami sudah mengamankan satu buah kantong plastik warna putih berisi ari-ari dan tali pusar, satu buah bungkusan plastik gunting, satu buah gunting, satu bundelan tisu bekas darah, satu setel busana wanita, satu setel busana pria, satu buah tas ransel, dan satu buah handphone," sebut Dedi.

Bayi Meninggal Dunia

Dedi menjelaskan, kasus ini bermula saat seorang petugas kebersihan apartemen berinisial MMR (19) hendak membersihkan salah satu unit di lantai atas pada Sabtu (7/2) pagi. Saat memasuki kamar, saksi dikejutkan dengan sosok bayi yang tergeletak di atas kasur.

Kondisi bayi saat itu masih terbungkus handuk, terdapat ari-ari dan bercak darah yang menempel, menandakan bayi tersebut baru saja dilahirkan. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak keamanan apartemen dan diteruskan ke Polsek Bekasi Selatan.

Bayi tersebut sempat dibawa ke rumah sakit umum di Kota Bekasi guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sayangnya, bayi yang lahir prematur itu meninggal dunia dalam perawatan di RS pagi tadi.

Satgas Preemtif Polda Metro Jaya Laksanakan Imbauan Keselamatan di Stasiun Juanda dan Bundaran HI

Jakarta — Satgas Preemtif Operasi Keselamatan Jaya 2026 Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan edukasi dan imbauan keselamatan kepada masyarakat di kawasan Stasiun Juanda dan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menyasar pengguna transportasi umum serta pengendara dengan pendekatan humanis guna meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan keselamatan di ruang publik.

Dalam pelaksanaannya, personel Satgas Preemtif menyampaikan pesan keselamatan secara langsung melalui dialog persuasif kepada masyarakat yang beraktivitas. Imbauan difokuskan pada kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan, kehati-hatian saat menyeberang, serta menjaga ketertiban di area penyeberangan dan lingkungan agar mobilitas tetap aman dan lancar.

Perwira Pengawas, AKP Supriatna  menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Jaya 2026 mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi berkelanjutan.“Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Disiplin berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujarnya.

AKP Supriatna menambahkan, kawasan Stasiun Juanda dan Bundaran HI dipilih karena merupakan titik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan aktivitas yang padat setiap hari, diperlukan kesadaran bersama untuk tertib, saling menghormati sesama pengguna jalan, serta meminimalkan risiko kecelakaan di sekitar kawasan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Polda Metro Jaya berharap pesan keselamatan semakin melekat dalam kebiasaan masyarakat sehari-hari. Operasi Keselamatan Jaya 2026 akan terus dilaksanakan di berbagai lokasi strategis sebagai bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas yang lebih baik serta humanis.