Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari _beneficial ownership_-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan  286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. ()

Mengenang Jasa Pahlawan, Museum Rumah Jenderal MT Hariono Resmi Dibuka Di Pegangsaan Menteng

Jakarta Pusat – Peresmian Museum Rumah Pahlawan Revolusi Jenderal MT Hariono berlangsung di Jalan Prambanan No. 8, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) 

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eric Pahlevi, jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan Aiptu H. Madhy turut hadir sebagai bentuk dukungan Polsek Metro Menteng terhadap kegiatan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menyampaikan bahwa keberadaan museum memiliki nilai penting sebagai sarana edukasi sejarah sekaligus mengingatkan generasi muda terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol.Reynold E.P. Hutagalung, mengapresiasi kegiatan peresmian tersebut dan berharap museum dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Polsek Metro Menteng turut memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif melalui kehadiran Bhabinkamtibmas serta koordinasi bersama unsur pemerintah dan masyarakat setempat.

Polri hadir untuk mendukung kegiatan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)

Cegah Tawuran Dan Guankamtibmas, Polsek Metro Menteng Gelar Patroli Cipkon

Jakarta Pusat – Polsek Metro Menteng menggelar apel dan patroli cipta kondisi (Cipkon) Tiga Pilar dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Selasa (10/11/2026) malam.

Kegiatan diawali dengan apel di halaman Polsek Metro Menteng, Jalan Sutan Syahrir No. 1, dipimpin IPTU Sopan Febryanto selaku Padal didampingi AIPTU Ruhdyanto.

Dalam arahannya, personel diminta meningkatkan patroli, khususnya di wilayah perbatasan Tambak–Manggarai guna mengantisipasi potensi tawuran, kejahatan jalanan, serta gangguan keamanan lainnya, termasuk di sekitar kediaman para pejabat.

Sebanyak 13 personel Polsek Metro Menteng diterjunkan dengan menggunakan kendaraan dinas untuk melakukan patroli mobile dan pemantauan wilayah.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menegaskan bahwa patroli malam merupakan langkah preventif untuk mencegah tindak kriminalitas dan memastikan masyarakat merasa aman.

"Kami menginstruksikan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, hadir di tengah masyarakat, serta mengantisipasi setiap potensi gangguan kamtibmas. Khususnya wilayah rawan tawuran, patroli harus dilaksanakan secara optimal dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, menekankan pentingnya sinergi Tiga Pilar dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan patroli Cipkon ini, Polsek Metro Menteng berkomitmen menjaga situasi wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya pada jam-jam rawan malam hingga dini hari.

(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)

Polda Metro Jaya Apresiasi Peserta Aksi, Seluruh Kegiatan Penyampaian Pendapat Berjalan Tertib

JAKARTA — Seluruh 74 kegiatan penyampaian pendapat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Selasa (10/11/2026), telah selesai dengan tertib dan damai. Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah menyampaikan aspirasinya serta bersama-sama menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Kepolisian memberikan pelayanan agar hak tersebut dapat terlaksana dengan baik sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat yang tetap beraktivitas.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan damai. Sikap saling menghormati menjadi bagian penting agar hak menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan hak masyarakat lainnya,” tuturnya.

Polda Metro Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang memberikan pelayanan selama kegiatan, baik dari Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun unsur pengamanan dalam (Pamdal), atas kerja sama dan pelaksanaan tugas selama kegiatan berlangsung.

Kepada masyarakat yang berada dalam perjalanan atau aktivitasnya mungkin terdampak selama kegiatan, Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih atas pengertian dan kerja sama yang diberikan.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat apabila perjalanan atau aktivitas sempat terganggu selama kegiatan berlangsung. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama seluruh pihak sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik hingga selesai,” ujarnya.

Polri Jatuhkan Sanksi PTDH terhadap AS dalam Sidang KKEP, Terduga Pelanggar Ajukan Banding

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). 

Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

"Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Bhabinkamtibmas Perkuat Sinergi Keamanan Bersama Team Leader Hotel Pullman

Jakarta Pusat – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Metro Menteng melaksanakan kegiatan Quick Wins 1.4 “Kumpul Bareng Masyarakat” bersama para Team Leader Keamanan Hotel Pullman, Rabu (11/11/2026) di Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas Kelurahan Gondangdia, Aiptu Kamidi, bertujuan menyerap informasi sekaligus memperkuat koordinasi terkait situasi keamanan di sekitar kawasan Hotel Pullman.

Dalam kesempatan tersebut, personel mengimbau petugas keamanan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Selain itu, karyawan hotel diingatkan agar tidak menggunakan telepon genggam di pinggir jalan saat pulang kerja guna mengantisipasi aksi penjambretan dan kejahatan jalanan lainnya.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menyampaikan bahwa sinergi antara kepolisian, petugas keamanan, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di kawasan strategis Jalan MH Thamrin.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan. Jika membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center 110, Polsek Metro Menteng, maupun Bhabinkamtibmas," ujar AKBP Braiel Arnold Rondonuwu.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, mengapresiasi kegiatan sambang dan komunikasi langsung dengan masyarakat sebagai langkah membangun kemitraan dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak pengelola hotel, petugas keamanan, dan masyarakat untuk terus bersinergi, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu kamtibmas," tegas Kapolres.

Melalui kegiatan ini, Polsek Metro Menteng berharap komunikasi dan kerja sama dengan pihak keamanan hotel semakin kuat sehingga situasi kamtibmas di wilayah Menteng tetap aman, tertib, dan kondusif.

(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)

PERINGATI HARI PAHLAWAN 2026, TNI AL GELAR UPACARA TABUR BUNGA DI LAUT DI ATAS KRI SRIWIJAYA-100

Jalesveva Jayamahe-Jakarta, 10 November 2026 - - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama jajaran pimpinan TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta ahli waris pahlawan nasional mengikuti Upacara Tabur Bunga di Laut yang dipusatkan di perairan Teluk Jakarta, Selasa (10/11). Upacara berlangsung di atas geladak terbang KRI Sriwijaya-100 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan bangsa, khususnya para pejuang samudra.

Mengusung tema nasional “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, upacara tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selaku Inspektur Upacara. Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan dan mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga utama ke laut yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, serta penghormatan prajurit.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga dari atas geladak KRI Sriwijaya-100 dan diakhiri dengan doa bersama. Prosesi tersebut menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di hadapan awak media, Menko Polkam menyampaikan bahwa upacara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. “Dan kita semua sebagai generasi muda yang melanjutkan perjuangan akan diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan di dalam mendukung program-program pemerintah menuju Indonesia emas,” pesan Menko Polkam.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh generasi penerus bangsa dapat terus meneladani nilai-nilai patriotisme, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih yang telah diwariskan para pahlawan, sebagai landasan untuk melanjutkan perjuangan demi kejayaan bangsa dan negara.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.