Tampilkan postingan dengan label kriminologi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kriminologi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 November 2026

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. 

Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. 

Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

SILAKAN CARI TAHU SIAPA SAYA! NAMA QOSWARA DISOROTANDI MULYATI: JABATAN BUKAN KEKUASAAN UNTUK MENEKAN WARGA!

JAKARTA– Pernyataan yang menyeret nama Qoswara, pejabat yang disebut menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan, semakin menjadi sorotan, Perselisihan yang dilaporkan warga di lingkungan tempat tinggalnya di Tangerang kini memunculkan pertanyaan serius: apakah jabatan seorang pejabat negara dapat dijadikan alasan untuk menuntut warga lain mengikuti kehendaknya?

Persoalan ini bermula dari keberatan terhadap kebisingan lingkungan, mulai dari tangisan anak balita, aktivitas rumah tangga tetangga, hingga keramaian warga di sekitar rumah, Namun menurut pengadu, persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang disertai dugaan tindakan fisik dan intimidasi.

Pihak pengadu sebelumnya menyampaikan adanya  tindakan mendorong pintu besi rumah hingga menjambak rambut seorang perempuan yang dilakukan oleh istri dari Qoswara.

KLARIFIKASI QOSWARA: TAK INGIN KEBISINGAN SAAT ISTIRAHAT

Di tengah sorotan tersebut, Qoswara memberikan klarifikasi dan menyatakan tidak pernah merasa berselisih dengan warga mana pun di lingkungan tempat tinggalnya selama ini,
Ia menjelaskan bahwa sebagai abdi negara, dirinya merasa lelah setelah menyelesaikan pekerjaan negara dan menginginkan suasana tenang ketika pulang ke rumah,
Menurut penuturannya kebisingan yang dipersoalkan meliputi tangisan anak balita, kesibukan rumah tangga tetangga, serta keramaian warga di depan rumahnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada pihak terkait, Qoswara juga melontarkan pernyataan yang menjadi perhatian,
"Saya orang asli di tempat tinggal saya saat ini, sedangkan yang hanya warga kontrak harus mengikuti aturan yang saya inginkan,Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan bila saya berkehendak terhadap siapa pun, Silakan cari tahu siapa saya,"Saya tidak ingin kebisingan di saat waktu istirahat," demikian pernyataan yang disampaikan dalam klarifikasinya,
Ia juga menyebut tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang tuanya karena khawatir mereka ikut bertindak apabila mengetahui adanya masalah.

ANDI MULYATI: JANGAN GUNAKAN JABATAN UNTUK MENEKAN RAKYAT!

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, yang merupakan ibu kandung dari orang tua balita tersebut, menyampaikan keberatan keras atas persoalan yang menimpa keluarganya.

Andi menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah instrumen untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, apalagi membuat warga merasa takut menyampaikan keberatan.

"Jangan karena merasa memiliki jabatan, kemudian merasa bisa bertindak seenaknya terhadap masyarakat, Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, Jabatan bukan alasan untuk mengintimidasi atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas," tegas Andi.

Menurut Andi, apabila seseorang merasa terganggu oleh aktivitas lingkungan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan bagi warga.
Ia juga meminta agar dugaan tindakan fisik dan intimidasi yang dilaporkan keluarganya tidak diabaikan.

"Saya tidak akan tinggal diam, Saya ingin persoalan ini terang benderang, Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

KEMENKEU DITANTANG MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Persoalan ini bukan semata-mata konflik antarwarga, Nama seorang pejabat yang disebut berada di lingkungan Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan jabatan, kedudukan, serta tanggapan institusi terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan.

JABATAN BOLEH TINGGI, TETAPI HUKUM TIDAK BOLEH RENDAH!

Persoalan kebisingan lingkungan memang dapat menjadi sumber ketidaknyamanan, Namun hak seseorang untuk mendapatkan ketenangan tidak boleh menghilangkan hak warga lain untuk hidup aman, menjalankan aktivitas rumah tangga, dan membesarkan anaknya secara wajar.

Satu pertanyaan penting kini mengemuka: apakah warga harus tunduk karena seseorang mengaku sebagai penduduk asli dan memiliki jabatan, atau semua pihak tetap wajib menghormati hak serta batas hukum yang sama?

Jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan mutlak, Siapa pun orangnya hukum tetap harus menjadi panglima!

Senin, 16 November 2026

PWJU Kawal Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Evaluasi Layanan Medis dan Ambulans Harus Tuntas

JAKARTA – Persaudaraan Wartawan Jakarta Utara (PWJU) meminta agar proses audit menyeluruh terkait meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional. PWJU menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus mengungkap fakta secara terbuka dan tidak boleh ada informasi penting yang ditutupi.

Ketua Umum Persaudaraan Wartawan Jakarta Utara (PWJU), Habibah Binti Ganna, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap peristiwa meninggalnya bayi tersebut, terlebih setelah muncul dugaan keterlambatan penanganan medis serta persoalan layanan rujukan dan ambulans.

"Kami meminta agar audit dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Jangan sampai ada fakta atau informasi penting yang ditutupi. Keluarga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi," tegas Habibah Binti Ganna.

Menurut Habibah, proses audit harus dilakukan secara independen dan profesional dengan mengedepankan fakta medis serta kronologi kejadian. Apabila ditemukan adanya kekurangan atau kelalaian dalam pelayanan, hal tersebut harus diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PWJU juga meminta agar hak keluarga pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai proses penanganan ibu dan bayi tetap diperhatikan.

GUBERNUR DKI PERINTAHKAN AUDIT MENYELURUH

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan audit menyeluruh terkait kasus meninggalnya bayi di RSUD Tanjung Priok.

Pramono menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut dan meminta agar kasus ini ditangani secara serius melalui Audit Maternal Perinatal dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan.

"Saya sudah memerintahkan untuk dilakukan audit yang disebut dengan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Selain itu, Pramono turut menyoroti laporan awal mengenai dugaan persoalan pada layanan Neonatal Emergency Transport Service (NETS), khususnya terkait fasilitas ambulans untuk penanganan darurat bayi baru lahir.

"Kalau misalnya dari laporan sementara alasannya adalah persoalan yang menyangkut Neonatal Emergency Transport Service atau NETS yang menyangkut ambulans, saya nggak mau ini akan terulang lagi di Jakarta," tegasnya.

KRONOLOGI KASUS MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian setelah keluarga mempertanyakan dugaan keterlambatan penanganan terhadap ibu dan bayi.

Berdasarkan informasi yang beredar, pasien dirujuk dari Puskesmas Kebon Bawang ke RSUD Tanjung Priok pada 11 November 2026.

Keluarga mempertanyakan proses penanganan persalinan hingga bayi dilahirkan dalam kondisi membiru dan mengalami gangguan pernapasan. Bayi kemudian mendapatkan perawatan intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU), sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Namun, penyebab pasti meninggalnya bayi serta ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan medis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan audit oleh pihak berwenang.

PWJU: HASIL AUDIT HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI

PWJU berharap audit yang diperintahkan Gubernur DKI Jakarta tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kronologi pelayanan, tindakan medis, sistem rujukan, serta kesiapan fasilitas transportasi darurat neonatal.

Habibah Binti Ganna menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan evaluasi pelayanan kesehatan merupakan hal penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan pemerintah.

"Kami berharap hasil audit nantinya disampaikan secara transparan kepada publik dengan tetap menghormati privasi pasien dan keluarga. Jika memang ditemukan kekurangan dalam pelayanan, harus ada evaluasi dan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang," tutup Habibah.

PWJU menegaskan akan terus mendorong penyampaian informasi kepada masyarakat secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta, serta menghormati proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh instansi terkait.


Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.

Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.

Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.

Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.

"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.

Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 12 November 2026

Bareskrim Polri Ungkap Lima Kasus TPPO, Selamatkan Korban Perekrutan PMI Ilegal hingga Modus Pengantin Pesanan dan Militer Bayaran

Jakarta – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.

"Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul.

Nurul menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.

Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Para korban dijanjikan gaji sebesar USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.

"Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.

"Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya," imbau Nurul.

Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025 dengan status perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.

Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.

"Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia," jelas Guritno.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.

"Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor," tegas Yolanda.

Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak hingga ke wilayah, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.

Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.

Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Polisi bersama masyarakat.

Rabu, 11 November 2026

LPSK Apresiasi Pengungkapan TPPO Polda Metro Jaya, Siap Berikan Perlindungan kepada Korban

JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi pengungkapan tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran. Dalam rangkaian perkara tersebut, penyidik mengidentifikasi 30 korban, terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan, LPSK berperan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses hukum, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” ujar Wawan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menangani proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap perkara TPPO, mulai dari pengumpulan alat bukti, pendalaman peran tersangka, hingga pemberkasan perkara. Kepolisian juga berkoordinasi dengan LPSK agar korban memperoleh perlindungan sesuai kebutuhannya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan beriringan.

“Penyidik fokus mengungkap perkara dan memproses para tersangka sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, kami berkoordinasi dengan LPSK agar korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan, dengan tetap menjaga privasi mereka,” ujarnya.

Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. “Kepedulian bersama sangat penting agar korban merasa aman untuk menjalani proses hukum dan memperoleh hak-haknya,” ujar Kombes Budi.

Polda Metro Jaya Ungkap 14 Kasus TPPO Sepanjang 2026, Selamatkan 30 Korban dan Tetapkan 19 Tersangka


JAKARTA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026. Rabu(11/11/26).

Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menangani 14 perkara, menyelamatkan puluhan korban, serta mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang digelar Polda Metro Jaya, Rabu 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa dari 14 perkara TPPO yang ditangani, tujuh perkara merupakan pengungkapan baru, sementara tujuh perkara lainnya merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus sebelumnya.

Dari tujuh perkara hasil pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh polres jajaran.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap masyarakat," ungkap Budi Hermanto.

Ia menjelaskan, berbagai modus perdagangan orang yang terungkap meliputi perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan sebagai tentara, pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan Slovakia secara tidak sesuai prosedur, eksploitasi seksual terhadap anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui jeratan utang, hingga praktik perkawinan pesanan anak.

Berdasarkan hasil pengungkapan tujuh perkara, polisi menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dan berhasil mengidentifikasi 30 korban. Para korban terdiri dari 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, serta empat anak perempuan.

Pengungkapan Berbagai Modus Perdagangan Orang :

Dalam pemaparan lebih lanjut, Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya menjelaskan sejumlah kasus menonjol yang berhasil diungkap bersama polres jajaran.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan dan gaji fantastis. 

Para korban dijanjikan memperoleh kontrak kerja dengan nilai mencapai sekitar Rp 400 juta serta gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp 50 juta, termasuk berbagai fasilitas dan tunjangan.

Namun, dalam kenyataannya, sejumlah janji tersebut tidak terpenuhi. Bahkan, terdapat keluarga korban yang kehilangan komunikasi dengan anggota keluarganya setelah berada di Rusia.

Polda Metro Jaya bersama kementerian terkait dan perwakilan Indonesia di luar negeri masih berupaya menelusuri keberadaan serta memastikan kondisi sejumlah korban yang belum diketahui secara pasti.

Pengembangan perkara ini juga menemukan adanya jaringan perekrutan lintas wilayah, termasuk di wilayah hukum Polda Bali dan Jawa Tengah. 

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, bukti transfer, serta foto dan video yang berkaitan dengan aktivitas para korban di Rusia.

Dalam kasus yang ditangani Polres Metro Jakarta Barat, polisi mengungkap 15 korban dan menetapkan lima tersangka, terdiri dari dua warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia.

Selain itu, terdapat pengungkapan kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dengan modus menjanjikan pengurusan paspor, tiket perjalanan, serta pemberian uang kepada calon korban.

Eksploitasi Anak dan Pekerja Migran Menjadi Perhatian :

Kasus lainnya diungkap Polres Metro Jakarta Utara terkait eksploitasi seksual terhadap anak. 

Korban yang masih berusia anak direkrut dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan. 

Pelaku diduga memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran lainnya.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Slovakia dengan menggunakan dokumen dan perjanjian kerja yang tidak sesuai ketentuan.

Korban dijanjikan memperoleh gaji besar, tetapi kenyataannya pekerjaan dan hak-hak yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus eksploitasi anak buah kapal melalui praktik jeratan utang. 

Para calon ABK direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, kemudian ditempatkan di tempat penampungan dengan pembatasan kebebasan bergerak serta dibebani sejumlah utang.

Dalam perkara tersebut, polisi menyelamatkan empat korban dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Adapun Polres Metro Depok mengungkap kasus pengiriman anak untuk perkawinan pesanan. 

Pelaku diduga memanipulasi data usia korban yang masih berumur 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa, dengan iming-iming mahar sebesar Rp7 juta.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban :

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban dan keluarganya.

Dalam proses penanganan perkara, Polda Metro Jaya bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Pendampingan terhadap korban dilakukan melalui dukungan psikologis, penyediaan rumah aman, serta koordinasi untuk membantu kebutuhan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga korban.

Polisi juga membuka kemungkinan pengembangan perkara ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU), guna menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari aktivitas perdagangan orang, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun korporasi.

Para Pelaku Terancam Hukuman Berat :

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Para tersangka terancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tindak pidana melibatkan korban anak, terdapat pemberatan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penyidik juga mendalami penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan adanya aliran dana hasil kejahatan.

Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Kerja Bergaji Tinggi

Pada kesempatan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai kejelasan perusahaan, legalitas, maupun kontrak kerja.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian utama. Keluarga diharapkan lebih aktif mengawasi dan memastikan anggota keluarganya tidak menjadi sasaran perekrutan ilegal maupun praktik eksploitasi.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan yang disampaikan dalam konferensi pers.

Melalui pengungkapan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, serta memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan.

Pemberantasan TPPO bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi manusia.

Senin, 09 November 2026

Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur


JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama jajaran mengungkap 94 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam tujuh hari, mengamankan 105 orang, dan menyita 177 sepeda motor. Dari hasil pengungkapan tersebut, tujuh motor dikembalikan kepada pemiliknya di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026). Para pemilik kendaraan menyambut pengembalian itu dengan rasa syukur.

Triastuti, salah satu warga yang menerima kembali kendaraannya, mengaku bersyukur sepeda motornya yang sempat hilang di kawasan Sukmajaya, Depok, berhasil ditemukan. Menurut penuturannya, motor tersebut sebelumnya dipinjam seorang teman, tetapi tidak kunjung dikembalikan.

“Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Subdit Ranmor. Semoga semakin sukses dan jaya,” ujarnya.

Rasa syukur juga disampaikan Farden yang kehilangan sepeda motor pada 30 Oktober 2026. Motornya hilang saat diparkir di dekat minimarket ketika hendak bertemu teman lama. Setelah mencari di sekitar lokasi dan memeriksa rekaman CCTV, ia melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah membantu menemukan motor saya yang hilang,” ungkapnya.

Farden juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkirkan kendaraan dan menggunakan pengamanan tambahan untuk mencegah pencurian. “Untuk teman-teman di luar sana, gunakan kunci ganda kalau bisa,” pesannya.

Polda Metro Jaya Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam 7 Hari, 7 Motor Dikembalikan ke Pemilik

JAKARTA — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama jajaran mengungkap 94 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam tujuh hari terakhir. Polisi mengamankan 105 orang dan menyita 177 sepeda motor sebagai barang bukti. Sebanyak tujuh motor dikembalikan kepada pemiliknya di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026).

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, penanganan curanmor tidak cukup hanya dengan mengamankan pelaku. Menurutnya, upaya menemukan dan mengembalikan kendaraan yang hilang juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada korban.

“Saya minta anggota bekerja untuk memenuhi harapan masyarakat. Bukan hanya menangkap pelaku, tetapi bagaimana kendaraan yang hilang bisa ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya,” ujarnya.

Dari 94 laporan polisi dengan jumlah korban sebanyak 94 orang, polisi mengamankan 104 orang dewasa dan satu anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dugaan perannya, 94 orang merupakan pemetik, lima orang penjual, dan enam orang penadah. Pengungkapan dilakukan di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan sekitarnya.

Kapolda juga meminta jajarannya memprioritaskan pengembalian kendaraan kepada korban tanpa pungutan biaya. Ia menilai keberhasilan anggota tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diamankan, tetapi juga dari manfaat penanganan perkara yang dirasakan masyarakat.

“Saya ingatkan, jangan ada pungutan biaya dalam pengembalian kendaraan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut arahan Bareskrim Polri dalam penanganan curanmor. Selain menindak pelaku, Kapolda meminta penyidik terus menelusuri jaringan penadah serta memperkuat upaya pencegahan, termasuk menjalin komunikasi dengan produsen kendaraan untuk meningkatkan sistem keamanan.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan pengaman tambahan dan memilih lokasi parkir yang aman.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah pencurian kendaraan bermotor. Apabila melihat tindakan mencurigakan atau menjadi korban kejahatan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian 110,” ujarnya.

Polri Ungkap 1.446 Kasus Curanmor dalam Dua Pekan, Kembalikan 471 Kendaraan kepada Pemilik

JAKARTA — Polri mengungkap 1.446 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam operasi selama dua pekan terakhir. 

Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 1.672 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 471 unit kendaraan hasil kejahatan diserahkan kembali kepada masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi Mabes Polri terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, salah satunya pencurian kendaraan bermotor.

Bareskrim Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat Polda untuk meningkatkan kegiatan penindakan terhadap curanmor. Upaya tersebut juga disertai peningkatan patroli reserse guna menciptakan ruang publik yang aman.

“Selama dua minggu ini, hasil kerja keras seluruh jajaran reserse telah mengungkap sebanyak 1.446 laporan polisi, dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 1.672 orang,” ujar Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.489 orang diduga merupakan pelaku pencurian kendaraan secara langsung, sementara 102 orang lainnya diduga berperan sebagai penadah. Polisi juga mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan penampungan kendaraan hasil kejahatan.

Selain mengungkap kasus dan menangkap tersangka, Polri juga mengidentifikasi 1.477 unit kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut. Sebanyak 471 unit di antaranya diserahkan kepada masyarakat secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran pada hari ini.

Susatyo menjelaskan, pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjawab kebutuhan masyarakat yang kehilangan kendaraannya akibat tindak kejahatan.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk bersama masyarakat, memahami berbagai keluhan masyarakat sebagaimana menjadi arahan Bapak Kapolri,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Menurutnya, jajaran kepolisian mulai dari Mabes Polri hingga Polsek siap menerima laporan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui peningkatan penindakan dan patroli reserse, Polri berharap dapat menekan tindak pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat di ruang publik.

Minggu, 08 November 2026

Polda Lampung Gerebek Tiga Lokasi Diduga Rawan Narkotika di Pesawaran, Temukan Sabu dan Alat Hisap


BANDAR LAMPUNG — Polda Lampung menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (7/11/2026). 

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan sabu, mulai dari alat hisap hingga plastik klip berisi kristal putih.

Penggerebekan dilakukan di tiga desa, yakni Kejadian, Gunung Sugih Baru, dan Negara Ratu Wates. Operasi yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 11.00 WIB itu melibatkan 401 personel gabungan dari Polda Lampung, Polres Pesawaran, Polresta Bandar Lampung, dan BNNP Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penindakan tersebut merupakan bagian dari Operasi Sarang Narkoba untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Lampung.

“Penindakan dilakukan di Desa Kejadian, Desa Gunung Sugih Baru, dan Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,” kata Yuni dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Dalam penggeledahan di sejumlah titik, petugas menemukan tiga alat hisap sabu dan satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu di sebuah kandang ayam. Barang serupa juga ditemukan di sebuah gubuk dan sejumlah rumah kontrakan, berupa bong, kaca pirek, pipet, plastik klip, serta timbangan digital.

Selain barang yang diduga berkaitan dengan narkotika, petugas turut menemukan sejumlah senjata tajam, senjata api berbentuk korek, serta satu selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter. Polisi juga menyita sejumlah telepon seluler, laptop, buku catatan, dan barang lainnya untuk diperiksa lebih lanjut.

Dalam operasi itu, enam remaja turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif narkotika. Keenam remaja tersebut masih berstatus pelajar dan berasal dari wilayah Kecamatan Tegineneng.

Yuni menegaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi orang-orang yang berada di sekitar lokasi penindakan. “Enam orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan dan tes urine. Hasilnya seluruhnya negatif,” ujarnya.

Seluruh barang yang ditemukan masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika. “Barang bukti yang ditemukan selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika,” kata Yuni.

Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Lampung menindak lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, sekaligus menelusuri barang-barang yang ditemukan selama penggerebekan.

Kamis, 05 November 2026

Polda Lampung Ungkap 15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Dugaan Peredaran 22 Ton Beras Impor

LAMPUNG – Polda Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama Oktober 2026 dengan menetapkan 20 orang sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga mengungkap dugaan pengangkutan beras impor tanpa dokumen resmi sebanyak 22 ton.

Pengungkapan tersebut disampaikan Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Kamis (5/11/2026). Kedua perkara ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung.

Dalam kasus BBM bersubsidi, petugas mengamankan 27.740 liter solar, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan. Para pelaku diduga menggunakan tangki modifikasi, barcode ganda untuk pengisian berulang, hingga menimbun BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Dari praktik tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 miliar. Sebagai langkah pencegahan, Pertamina telah memblokir hampir 9.000 barcode yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan distribusi BBM. Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan distribusi hingga sektor industri di wilayah Palembang.

Selain itu, Ditreskrimsus Polda Lampung mengungkap dugaan pengangkutan beras impor tanpa dokumen resmi setelah mengamankan seorang pria berinisial RI di Rest Area KM 20B Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Lampung Selatan, pada 19 Oktober 2026.

Dari satu unit truk yang diperiksa, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat sekitar 22 ton. Beras tersebut diduga berasal dari India dan masuk melalui pelabuhan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebelum dikirim ke Karawang, Jawa Barat. Pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang dipersyaratkan.

Pengembangan penyidikan juga mengungkap keterangan saksi mengenai dugaan pengiriman beras serupa sebanyak tujuh kali oleh seseorang berinisial ZH selama Agustus hingga Oktober 2026. Total pengiriman diperkirakan mencapai 155 ton dengan nilai transaksi sekitar Rp2,1 miliar. Penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemesan beras tersebut.

Wakapolda Lampung menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Para tersangka dan barang bukti dalam perkara tersebut telah diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penanganan kedua perkara, Polda Lampung juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan melanjutkan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi. Para pihak yang diduga terlibat dalam perkara beras masih dalam proses pendalaman penyidik.

Polda Lampung mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Masyarakat yang mengetahui dugaan tindak pidana dapat melapor melalui Call Center Polri 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-716-1992.

Rabu, 04 November 2026

Polda Lampung Berhasil Ungkap 5 Kasus Narkotika, Amankan 10 Tersangka dan Selamatkan 429.683 Jiwa

Lampung – Polda Lampung bersama Polres jajaran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. 

Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika menonjol dengan mengamankan sebanyak 10 orang tersangka.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika yang terus dilakukan jajaran Polda Lampung di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto. 

Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, terdiri atas sabu seberat 61,9 kilogram, ganja seberat 33,1 kilogram, ekstasi sebanyak 19.696 butir, serta etomidate sebanyak 2.143 pcs.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomis keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil disita mencapai Rp125.123.200.000 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Dari jumlah barang bukti tersebut, Polda Lampung diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 429.683 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan secara komprehensif serta sinergi seluruh elemen masyarakat.

"Kami pastikan tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kami akan tindak tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, baik jaringan lokal maupun internasional," tegasnya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, diterapkan pula pasal subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polda Lampung menegaskan akan terus memperkuat langkah preemtif, preventif, dan represif dalam memerangi peredaran narkotika. Upaya tersebut juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pemetaan jaringan, serta pengembangan kasus-kasus yang belum tuntas.

Polda Lampung turut mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kepolisian 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-761-1992.

Melalui upaya bersama tersebut, Polda Lampung berkomitmen mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, bersih dari narkoba, serta melindungi masa depan generasi muda penerus bangsa.

Senin, 02 November 2026

Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Pria di Kemayoran, 202 Butir Diduga Ekstasi Disita

JAKARTA — Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan seorang pria berinisial B (50) yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 202 butir pil diduga ekstasi berwarna merah muda dengan logo TMT.

Pria tersebut diamankan pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di depan Kantor Kecamatan Kemayoran, kawasan Serdang, Jakarta Pusat. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, anggota Subnit 3A Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang sedang berkomunikasi melalui telepon dan mengamankannya untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua klip berisi 202 butir pil diduga ekstasi yang disimpan dalam tas hitam dan plastik hitam. Petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek POCO berwarna kuning.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, termasuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah Jakarta Pusat. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional melalui penyelidikan dan penegakan hukum. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba," tegasnya.

Pria yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan tes urine dan mengembangkan penyelidikan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mengungkap dugaan peredaran narkotika. Menurutnya, kepedulian dan kerja sama antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga lingkungan dari bahaya narkoba.

"Pengungkapan ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu tugas kepolisian. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh warga untuk saling peduli, menjaga lingkungan, dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan kita bersama," ujarnya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Polisi 110. Kerja sama antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat membantu mencegah peredaran narkotika serta menjaga keamanan lingkungan di wilayah Jakarta Pusat.

Polri Ungkap TPPO Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Lima Laporan Polisi Ditangani

Jakarta – Bareskrim Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, Polri menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban dan sejumlah tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., didampingi Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., serta jajaran penyidik dan perwakilan Polda.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Trunoyudo.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan iming-iming gaji dan bonus dalam jumlah besar. Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya," tegas Nurul.

Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, terdapat 58 korban, dengan rincian lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Sementara itu, terdapat satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan telah meninggal dunia.

Adapun modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Korban pada awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah melalui proses perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, hingga berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia. Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari WNI dan WNA. Polisi juga menemukan adanya korban yang belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan oleh perekrut. Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Rusia untuk menelusuri keberadaan korban yang telah diberangkatkan.

Adapun dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah lokasi penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Bahkan, korban yang menolak keberangkatan atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.

Nurul menjelaskan, perekrutan tersebut mengandung unsur perdagangan orang karena terdapat dugaan proses perekrutan melalui tipu muslihat dan iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.

"Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi. Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang, memahami jenis pekerjaan dan isi kontrak, serta memastikan keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi dengan visa kerja yang sesuai.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya. Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik perekrutan TPPO, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau di nomor 0812-14110.

Menutup keterangannya, Trunoyudo kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Polri senantiasa berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Ini merupakan wujud dari moto 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang," tutup Trunoyudo.

Polisi Ungkap Dugaan Kekerasan terhadap Balita di Kebayoran Lama, Dua Orang Diamankan

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus dugaan kekerasan terhadap seorang balita perempuan berusia 1 tahun 8 bulan yang meninggal dunia. Polisi telah mengamankan dua orang terkait peristiwa yang diduga terjadi di kawasan Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026) malam.

Kasus ini terungkap setelah Polsek Kebayoran Lama menerima informasi dari masyarakat pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai lokasi penguburan jenazah korban di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan keterangan awal, korban diduga mengalami kekerasan saat berada bersama ayah tirinya di sekitar Stasiun Kebayoran Lama. Kondisi korban kemudian memburuk hingga diduga meninggal dunia. Penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi.

Jenazah korban diduga dibawa menggunakan transportasi daring menuju kawasan Palmerah, sebelum akhirnya dikuburkan di sebuah lahan kosong di Jalan Gatot Subroto, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Polisi mengamankan dua orang berinisial AR (22) dan J (19), yang merupakan ayah tiri dan ibu kandung korban. Petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara di tiga lokasi, memeriksa sejumlah saksi, serta menggelar pra-rekonstruksi untuk mendalami peristiwa tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penyidik masih mendalami rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan peristiwa yang sebenarnya terjadi berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti.

Jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Tingkat I untuk menjalani autopsi. Polisi juga masih menelusuri keberadaan pengemudi transportasi daring yang diduga mengantar pihak terkait setelah kejadian.

Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak agar segera melapor melalui layanan kepolisian 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Polisi Apresiasi Kepedulian Warga Bantu Ungkap Dugaan Kekerasan terhadap Balita di Kebayoran Lama

JAKARTA — Kepolisian mengapresiasi kepedulian warga yang membantu mengungkap dugaan kekerasan terhadap seorang balita yang meninggal dunia dalam perkara yang ditangani Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni AR dan J yang merupakan ibu kandung korban, serta menahan keduanya. Perkembangan perkara disampaikan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).

Kasus berawal dari kecurigaan warga terhadap kejadian di toilet umum di sekitar Stasiun Kebayoran Lama pada Sabtu (31/10/2026) malam. Seorang saksi yang berada di lokasi mendengar jeritan dan tangisan korban dari dalam toilet. Ketika AR kembali ke lokasi, kecurigaan warga semakin kuat hingga AR diamankan warga dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Kebayoran Lama.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Dr. Sheila Syah Alam menjelaskan, informasi dan peran aktif masyarakat membantu kepolisian menangani perkara tersebut. Polsek Kebayoran Lama kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Muhammad Iskandar Syah mengatakan, petugas bersama tim identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan pencarian korban. Korban kemudian ditemukan dan berdasarkan identifikasi awal kedokteran forensik diperkirakan berusia kurang dari dua tahun.

Kasat Reskrim turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

“Karena anak-anak merupakan kelompok rentan, sesuai dengan amanat Bapak Kapolda, kita harus memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan, dalam hal ini anak-anak,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan autopsi sementara, ditemukan luka-luka yang diduga akibat penganiayaan. Namun, penyidik belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Pendalaman dilakukan melalui pendekatan scientific investigation dengan melibatkan ahli kedokteran forensik dan psikologi forensik.

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, penyidik menetapkan AR dan J sebagai tersangka. Keduanya kemudian ditahan berdasarkan pertimbangan syarat objektif dan subjektif penahanan. Penyidik masih mendalami latar belakang kejadian, kemungkinan terjadinya kekerasan berulang, serta ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto turut menyampaikan keprihatinan dan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak.

“Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan. Kami mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga peristiwa ini dapat segera ditangani. Jangan ragu melapor apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Masyarakat dapat menghubungi Layanan Polisi 110,” pungkasnya.

Sabtu, 31 Oktober 2026

Operasi Pemberantasan Narkoba di Kampung Bahari, Polisi Amankan Sejumlah Orang dan Barang Bukti

JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait menggelar operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026). Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), diawali dengan apel kesiapan personel gabungan di kawasan Jakarta Utara. Operasi melibatkan unsur Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, BNN, serta instansi terkait.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah orang beserta berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang ditemukan antara lain diduga sabu, ekstasi, ganja, Happy Five, serta cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Selain narkotika dan obat-obatan, petugas juga mengamankan senjata api, amunisi, senjata tajam, airsoft gun, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran dan produksi narkotika, termasuk mesin, timbangan, serta catatan yang masih didalami penyidik.

Terhadap orang-orang yang diamankan, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengetahui peran dan keterkaitan masing-masing dengan barang bukti yang ditemukan. Kepolisian juga mendalami asal-usul barang bukti serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Metro Jaya terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba dengan mengedepankan sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat sebagai wujud nyata Kerja Melayani Jakarta.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung. Perkembangan hasil operasi akan disampaikan lebih lanjut setelah melalui proses verifikasi dan penyidikan.

Operasi Pemberantasan Narkoba di Kampung Bahari, Polisi Amankan Sejumlah Orang dan Barang Bukti

JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait menggelar operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026). Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), diawali dengan apel kesiapan personel gabungan di kawasan Jakarta Utara. Operasi melibatkan unsur Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, BNN, serta instansi terkait.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah orang beserta berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang ditemukan antara lain diduga sabu, ekstasi, ganja, Happy Five, serta cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Selain narkotika dan obat-obatan, petugas juga mengamankan senjata api, amunisi, senjata tajam, airsoft gun, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran dan produksi narkotika, termasuk mesin, timbangan, serta catatan yang masih didalami penyidik.

Terhadap orang-orang yang diamankan, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengetahui peran dan keterkaitan masing-masing dengan barang bukti yang ditemukan. Kepolisian juga mendalami asal-usul barang bukti serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Metro Jaya terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba dengan mengedepankan sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat sebagai wujud nyata Kerja Melayani Jakarta.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung. Perkembangan hasil operasi akan disampaikan lebih lanjut setelah melalui proses verifikasi dan penyidikan.

Polda Metro Jaya Ungkap Penyerangan Disertai Penembakan di Cengkareng

JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyerangan disertai penembakan di Jalan Pinggir Kali, Kali Baru Timbul, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik menetapkan FDM sebagai tersangka dan masih mengejar seorang pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Perkembangan perkara disampaikan dalam konferensi pers di Aula Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Sabtu (31/10/2026). Ps. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan menjelaskan, peristiwa terjadi pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 15.30 WIB dan mengakibatkan tiga orang menjadi korban, dua mengalami luka bacok dan satu luka tembak pada bagian telinga.

Berdasarkan keterangan tersangka yang masih didalami, dugaan motif berkaitan dengan keinginan melakukan pembalasan setelah FDM sebelumnya mengalami pemukulan. Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan keterlibatan FDM bersama sejumlah rekannya yang mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan senjata api rakitan.

Pada Kamis (15/10/2026), FDM menyerahkan diri kepada petugas di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, sekaligus menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan beserta dua butir amunisi. Penyidik masih mengembangkan perkara dan mengejar pelaku lain yang identitasnya telah diketahui.

“Identitas DPO sudah kami ketahui dan saat ini tim gabungan masih melakukan pengejaran. Penyidikan terus dikembangkan untuk mendalami keterlibatan pihak lain dan memastikan peran masing-masing berdasarkan alat bukti,” ujarnya.

Tersangka dijerat Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat serta Pasal 306 KUHP terkait senjata api atau amunisi tanpa hak.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta. “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan atau pembalasan. Jika mengetahui adanya tindak pidana atau keberadaan pihak yang sedang dicari kepolisian, segera sampaikan kepada petugas atau melalui Layanan Polisi 110,” pungkasnya.