Jumat, 23 Oktober 2026

Tiga Tuntutan Aksi Damai Pada Kamis, 15 Oktober 2026 Bekasi Kabupaten



BEKASI - Pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif sisa masa jabatan 2025-2030 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026) siang.

Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalangon, S.H., menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut, namun mengingatkan agar pelantikan tidak berhenti pada seremonial semata.

"Atas nama Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, saya mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif. 

Kami berharap amanah ini menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan yang responsif, berintegritas, dan berani mengambil keputusan berdasarkan hukum. Namun, kami juga mengingatkan bahwa tiga tuntutan aksi damai wartawan belum boleh dianggap selesai," tegas Paulus, Pemimpin Redaksi Berita Liputan 7, dalam rilis resmi yang diterima BPKN News.

Paulus menegaskan tiga tuntutan utama hasil Aksi Damai pada Kamis, 15 Oktober 2026 di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, harus ditindaklanjuti secara substantif, bukan sekadar tanggapan administratif.

Tiga Tuntutan Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya:

PERTAMA, Pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, AP, S.H, http://M.Si., apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran. Pemkab Bekasi diminta melakukan pemeriksaan secara objektif, independen, dan transparan terkait dugaan pelanggaran etika dan disiplin ASN, serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

KEDUA, Penegakan hukum dan disiplin secara tegas. Pemerintah daerah diminta menghormati dan mendukung proses hukum atas laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian, tanpa intervensi. Proses disiplin ASN harus dilaksanakan sesuai kewenangan.

KETIGA,Evaluasi menyeluruh dan jaminan perlindungan kemerdekaan pers. Pemkab Bekasi diminta memastikan seluruh pejabat menghormati tugas jurnalistik, memberikan akses informasi publik, serta mencegah terulangnya dugaan intimidasi, penghinaan, atau penghalangan terhadap wartawan yang menjalankan tugas profesional, seperti yang dialami wartawan Kimsan Indra Simaremare, http://S.Pd.

Koordinator Aksi menambahkan, pihaknya telah memberikan ruang dan waktu kepada Pemkab Bekasi untuk menindaklanjuti hasil audiensi aksi damai 15 Oktober 2026 dan telah melakukan komunikasi intensif terkait status Kadis LH.

"Kami sudah menempuh jalur komunikasi dan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bekerja sesuai mekanisme. Tetapi kesabaran insan pers jangan dimaknai sebagai sikap menyerah. 

Kami membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Kami meminta keputusan yang jelas, berdasarkan hasil pemeriksaan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi," ujarnya.

Paulus menegaskan, jika tuntutan tidak segera dipenuhi, Aksi JILID II siap digelar kembali dengan massa yang lebih besar.

Relawan BPKN - Bintang Pejuang Keadilan Nasional menyatakan mendukung penuh gerakan solidaritas wartawan ini sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan etika pejabat publik.

Penulis: Tim Redaksi Relawan BPKN News
Sumber: Rilis Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.