BSKDN Kemendagri Jajaki Potensi Penerapan Wastewater Based Epidemiology untuk Menanggulangi Stunting

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menjajaki potensi penerapan Wastewater Based Epidemiology (WBE) di daerah. Metode WBE diharapkan dapat menjadi langkah efektif untuk menanggulangi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Survei Status Gizi Indonesia menunjukan angka stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen pada tahun 2023. Salah satu penyebab utamanya adalah sanitasi buruk dan tingginya paparan patogen yang berdampak pada kesehatan anak. Untuk itu, butuh intervensi berbasis bukti yang lebih komprehensif,” ujar Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Strategi Implementasi WBE dalam Upaya Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi di Indonesia” di Ruang Command Center BSKDN, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Sejalan dengan itu, dirinya menilai program WBE menawarkan pendekatan yang inovatif dalam memantau kesehatan masyarakat melalui analisis air limbah. Metode tersebut, imbuh Yusharto, didukung penggunaan real time quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR), yang mampu memberikan gambaran mengenai tren penyebaran penyakit di suatu komunitas.

Sebelumnya, Program WBE juga telah berhasil diterapkan oleh Japan International Cooperation Agency dan Yachiyo Engineering untuk mendeteksi keberadaan Covid-19 di air limbah dari berbagai fasilitas pengolahan air di Denpasar, Kuta, Sanur, Tabanan, Bangli, dan Nusa Dua.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa metode serupa bisa diterapkan untuk memantau patogen lain yang berkaitan dengan penyakit yang berkontribusi terhadap stunting, seperti E. coli, rotavirus, dan bakteri penyebab diare lainnya,” jelas Yusharto.

Lebih lanjut, dirinya berharap melalui FDA ini terbangun kolaborasi lintas sektor guna memperluas penerapan WBE, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi.  Selain itu, program WBE juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting.

“Harapan saya, diskusi ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang bersifat teknis, tetapi juga strategi implementasi yang nyata dan berkelanjutan,” pungkas Yusharto.

Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, TR Fahsul Falah berharap daerah dapat segera menerapkan WBE. “BSKDN dan Yachiyo Engineering akan bekerja sama untuk membantu mempercepat penerapan WBE,” tandasnya.

Sebagai informasi, Forum Diskusi Aktual ini dihadiri pihak pelaksana WBE dari Jepang, antara lain Nobuoki Watanabe yang menjabat Construction, Property, and DRR Attaché-Embassy of Japan in Indonesia dan Tamotsu Kimiko dari Yachiyo Engineering Co., Ltd.

Sementara dari Indonesia, turut hadir Harimurti Nuradji, Kepala Pusat Riset Veteriner Badan Riset dan Inovasi Nasional; Rallya Telussa, National Technical Advisor on Antimicrobial Resistance, Food and Agriculture Organization of the United Nations; Nopa Dwi Maulidiany dari Universitas Indonesia; dan Yenita Sandra Sari dari Universitas Kebangsaan.

Puspen Kemendagri

Kepala BSKDN: Ormas Berfungsi sebagai Penghubung antara Masyarakat dengan Pemerintah

Makassar - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, keberadaannya sangat penting untuk meneruskan harapan atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah sebagai institusi pembuat kebijakan.

"Tanpa adanya ormas atau civil society kita tidak akan pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh warga yang mungkin saja ada di wilayah perbatasan, yang belum bisa dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah selaku institusi yang secara formal membuat kebijakan misalnya," ungkap Yusharto saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XVI Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, fungsi advokasi atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yang diemban ormas perlu terus didukung dan dijalankan sebaik mungkin. Tidak terkecuali bagi Wahdah Islamiah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

"Kami berharap fungsi advokasi dapat menjaring sebanyak mungkin aspirasi dari masyarakat salah satunya yang diwadahi oleh Wahdah Islamiyah," tambahnya.

Yusharto mengatakan, sampai dengan tahun 2023 sudah ada 514.635 ormas yang berdiri. Harapannya, ormas-ormas tersebut dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. "Ukuran semakin demokrasinya suatu negara itu dilihat di antaranya dari seberapa besar peluang warga negaranya itu bergabung dengan suatu organisasi yang jadi civil society," ungkapnya.

Dirinya berharap, setiap ormas dapat saling bekerja sama baik dengan sesama ormas maupun dengan pemerintah untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat. Hal ini terutama kegiatan yang mendukung perkembangan sumber daya manusia (SDM) secara mandiri. "Kami berharap Wahdah Islamiyah ini akan bersama-sama dengan pemerintah untuk berkolaborasi untuk menjadi penebar nilai-nilai kebaikan dan spiritual, jadi jembatan antara umat dan pemerintah, sebagaimana fungsi advokasi yang kami ungkapkan," ujarnya.

Terkait pengembangan SDM secara mandiri, Yusharto mengingatkan Wahdah Islamiyah agar sungguh-sunggu membekali anggotanya dengan berbagai kompetensi sesuai perkembangan zaman dan sejalan dengan yang dicita-citakan. "Mau bagaimanapun cita-cita atau upaya yang sudah kita canangkan apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mandiri atau kompeten akan sulit mewujudkannya," tegasnya.

Puspen Kemendagri

Kemendagri Turut Sukseskan Acara Puncak Sail Teluk Cenderawasih 2023

Biak Numfor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menyukseskan acara puncak Sail Teluk Cenderawasih 2023 yang merupakan event nasional. Kegiatan bertajuk “Memantapkan Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik” ini berfokus pada peningkatan investasi, peningkatan ekspor unggulan daerah, dan pengembangan potensi daerah.

Acara ini telah berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 November 2023. Sejak diluncurkan pada Februari 2023, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk terus bersinergi menyukseskan rangkaian kegiatan Sail Teluk Cenderawasih 2023.

Adapun acara puncak Sail Teluk Cenderawasih 2023 yang digelar pada Kamis, (23/11/2023) dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, KASAU, KASAL, perwakilan Duta Besar Rumania, Kepulauan Fiji, dan Mozambik. Selain itu, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Pj. Gubernur Banten, serta kepala daerah kabupaten/kota pemenang Anugerah Investasi Bahari 2023.

Dalam kegiatan itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai anggota pengarah Panitia Sail Teluk Cenderawasih 2023 yang turut menyukseskan acara puncak. Dirinya hadir didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Suprayitno, serta Staf Khusus Mendagri.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor merupakan beranda Indonesia di kawasan pasifik yang memiliki kekayaan alam, khususnya laut, yang sangat melimpah. Dengan adanya event Sail ini, diharapkan seluruh potensi, baik budaya maupun sumber daya alam di Kabupaten Biak Numfor dapat diperkenalkan ke level nasional, bahkan internasional.

“Event nasional seperti ini akan mendorong jumlah wisatawan dan minat investor untuk datang dan memajukan Tanah Papua. Harapan ke depannya, event seperti ini dapat diteruskan dan ditingkatkan kreativitas dan inovasinya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dan UMKM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” ujar Presiden.

Pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat Biak Numfor berharap, dampak kegiatan tersebut bukan saja dirasakan saat pelaksanaannya. Namun, memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua.

Puspen Kemendagri

Mendagri Dorong ASN Lingkup Kemendagri Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan itu sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo melalui road map reformasi birokrasi, di mana salah satu upayanya adalah melakukan revolusi mental.

“Lebih spesifik masalah layanan publik dan salah satu yang diangkat adalah konsep tentang moralitas BerAKHLAK. Konsep melayani, yang semuanya saya yakin sudah paham, tentang singkatan dari BerAKHLAK,” katanya pada acara Kemendagri BerAKHLAK Awards di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Mendagri mengungkapkan, pelayanan bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki sistem dan menciptakan terobosan-terobosan kreatif. Dia mendorong para ASN memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selain itu, teknologi bisa membantu Pemda melakukan pelayanan, terutama memperpendek jarak dengan bantuan aplikasi teleconference.

“Misalnya [Ditjen] Dukcapil membuat seluruh Indonesia berbasis Satu Data, dan sekarang digunakan lebih dari 6.000 user. Ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Kemendagri. Saya tahu [Ditjen] Otda juga sudah membuat digitalisasi, e-Perda, supaya tidak terjadi kontak, antara daerah tidak harus lagi berangkat ke sini,” terangnya.

Dia menambahkan, kemudahan digital yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai komponen yang mendapatkan The Most BerAKHLAK Kemendagri Award patut mendapatkan apresiasi. Menurutnya, terobosan yang dilakukan Ditjen Dukcapil bisa menghemat banyak energi dan biaya. Perubahan sistem pelayanan ini pula yang dia amati ketika berkunjung ke Kantor Dukcapil di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris.

“Saya yakin Bapak [Dirjen Dukcapil] didoakan jutaan orang, karena dulunya manual, orang mau punya KTP di Papua, di Banda Aceh, [tetapi] sekolahnya di Jakarta, mau memperpanjang balik lagi ke sana. Berapa biaya pesawat yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang, dan kemudian setelah itu baru perpanjang. Sekarang sudah dipotong dengan dilakukan digitalisasi satu data sistem,” ungkapnya.

Mendagri mendorong pula para ASN di lingkup komponen Kemendagri untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada secara lebih efektif dan efisien. Dirinya menceritakan tentang Georgia sebagai negara yang menciptakan MPP pertama kali. Negara pecahan dari Uni Soviet tersebut membuat MPP karena berawal dari sistem pelayanan publiknya yang kurang baik.

“Georgia membuat terobosan, yaitu membuat one roof system, Mal Pelayanan Publik, di mana semua yang berhubungan dengan pelayanan di bawah satu atap, ada CCTV, dan kemudian semuanya berlangsung dalam hitungan menit selesai, saya pernah datang ke sana, sehingga membuat perubahan masyarakatnya,” cerita Mendagri.

Hingga saat ini dirinya menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 100 MPP yang telah berhasil membuat perubahan di masyarakat. MPP berjasa dalam mempermudah sistem, mengurangi kontak, bersifat terbuka, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah, hingga bisa menurunkan angka korupsi. Selain itu, masyarakat pulalah yang berhak menilai kualitas layanan yang telah diterapkan.

“The best way to judge is judge by customer, jadi penilaian yang terbaik itu adalah costumer. Siapa customernya Kemendagri, misalnya Dukcapil? Boleh oleh masyarakat, untuk mengetahui apakah layanan Dukcapil selama ini baik. [Jadi penilaiannya] bukan dari internal Dukcapil, bukan dari internal Kemendagri,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Perluas Peluang Investasi, Dirjen Bina Adwil Pimpin Delegasi RI di Smart City Expo World Congress 2023

Barcelona - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA memimpin delegasi RI mengikuti Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2023 di Barcelona, Spanyol. Acara yang dihelat sejak 6-9 November ini menampilkan kegiatan kongres dunia dan pameran kota cerdas yang diikuti lebih dari 100 negara.

Dari Indonesia, Safrizal memimpin peserta dari pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kementerian Kesehatan, dan kepala daerah. Selain itu, para peserta juga berasal dari perwakilan kepala dinas Kabupaten Sumedang, Pulau Taliabu, Kota Makassar, dan peninjau dari Kota Solok, Semarang, dan Probolinggo.

“Kemendagri mengemban tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan pembinaan dalam pengembangan kota pintar di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan peran Dirjen Bina Adwil sebagai National Representative Indonesia untuk ASEAN Smart City Network,” kata Safrizal usai melaksanakan rangkaian kongres dan expo SCEWC 2023, Jumat (10/11/2023).

Safrizal yang pada 2023 merupakan Chairman ASCN sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN mengatakan, Indonesia bersama seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen menciptakan ekosistem dan tata kelola kota pintar.

"Untuk itu, keikutsertaan Indonesia dalam perhelatan Smart City Expo World Congress 2023 di Barcelona Spanyol terutama sekali dapat memperluas peluang investasi digital teknologi bagi pengembangan kota cerdas di Indonesia, berbanding lurus secara strategis memperkuat peran Indonesia di ASEAN," ujar Safrizal.

SCEWC merupakan forum dan expo smart city terbesar di dunia yang dibentuk pada tahun 2011. Forum dan expo ini berkembang menjadi rujukan dunia untuk mempromosikan pembangunan perkotaan dan kawasan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan, gagasan, jaringan, pengalaman, serta bisnis internasional.

Pada 2023, SCEWC mengusung 7 tema kegiatan seperti Enabling Technologies, Energy & Environment, Tomorrow Mobility, Governance, Living & Inclusion, Economy, Infrastructure & Buildings, Safety & Security, dengan berbagai narasumber dari berbagai negara dan perusahaan atau investor.

"Untuk pertama kalinya sejak keikutsertaan delegasi Indonesia pada forum dan expo ini di tahun 2019, pada tahun 2023 ini berhasil terwujud Indonesia Pavilion sebagai hasil kolaborasi antara Kemendagri, Kemenkes, APEKSI, Pemkot Makasar, Pemkab Sumedang, dan Asech," sambung Safrizal.

Dengan partisipasi pada acara tersebut, Indonesia dapat menampilkan potensinya yang sangat besar di bidang teknologi digital dan ekosistem kota cerdas.

"Hal ini terbukti dengan banyaknya visitasi atau kunjungan ke Indonesia Pavilion, bahkan melalui fasilitasi Ditjen Bina Adwil telah tercapai pula komitmen bersama atau Letter of Intent (LoI) antara Pemkab Sumedang, Wisercat Estonia, dan PT INTI untuk mengembangkan kota cerdas," pungkas Safrizal.

Puspen Kemendagri

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Sekjen Kemendagri Tegaskan Peran Pemuda dalam Memajukan Indonesia

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di lingkup Kemendagri. Upacara berlangsung di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Suhajar dan para peserta upacara tampak mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Pada kesempatan tersebut, Selaku Inspektur Upacara (Irup) Suhajar membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Adapun peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Bersama Majukan Indonesia”, dengan logo membentuk stilasi barisan manusia yang berwarna-warni. Logo ini menyimbolkan arti kolaborasi dan warna-warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia.

Suhajar mengatakan, setiap momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan. Momentum Sumpah Pemuda 1928 telah melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

"Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda pemudi, generasi muda Indonesia hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusifitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional," katanya.

Suhajar menegaskan, Indonesia saat ini sedang berproses menyelesaikan berbagai persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoaks, hingga ujaran kebencian. Namun, lanjut Suhajar, semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antargenerasi. Demikian halnya dengan tatanan sosio-kultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. 

"Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor," ujarnya.

Lebih lanjut, kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 

Dirinya menambahkan, agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka pada momentum Hari Sumpah Pemuda ini harus dicanangkan kebulatan tekad untuk semua stakeholder. Hal itu baik oleh kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen lainnya. 

"Marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita," tandasnya.

Puspen Kemendagri

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dorong Penguatan Kolaborasi ASEAN-Jepang Kembangkan Kota Cerdas

Jepang – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mendorong penguatan kolaborasi antara ASEAN-Jepang dalam mengatasi tantangan mengembangkan kota cerdas. Dia menekankan perlunya mengeksplorasi solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

“Perlu peningkatan kerja sama ASEAN dan Jepang seperti strategi pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan program-program konkret," ungkap Safrizal pada gelaran The 5th ASEAN Japan Smart Cities Network High Level Meeting di Kota Tsukuba, Jepang, Kamis (26/10/2023). Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan pidato pembukaan sekaligus menutup kegiatan tersebut.

Safrizal merupakan National Representative Indonesia dan Chairman ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2023 yang dipercaya menjadi Co-Chair dalam High Level Meeting. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Tetsuo Saito; Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn; Wakil Menteri Pertanian, Infrastruktur, dan Hokkaido Sakaki Shinichi; Wakil Menteri Proyek Internasional Amano Yusuke; anggota ASCN; serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Safrizal menuturkan, perkembangan teknologi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan tantangan utama bagi pembangunan domestik, ekonomi global, dan sosial. Secara keseluruhan, menurutnya, permasalahan umum yang sering dihadapi masyarakat adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Selain itu, PBB mencatat bahwa hampir 84 persen kota dengan pertumbuhan tercepat menghadapi masalah perubahan iklim dan bencana ekstrem yang mayoritas terjadi di Asia dan Afrika.

“Perubahan iklim dunia mengancam produksi pangan, permukaan laut naik, dan lain-lain yang berdampak pada kesinambungan lingkungan alam terganggu. Hal ini mempengaruhi ketahanan kota. Maka perlu menciptakan kota tangguh yang diwujudkan melalui tata kelola kota cerdas,” sambung Safrizal.

Dia mengatakan, pembangunan suatu kota harus memiliki perencanaan tata ruang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, termasuk partisipasi banyak pihak. Safrizal mencatat setidaknya ada enam prioritas yang perlu diperhatikan dalam membangun kota yang tangguh. Hal ini meliputi ketahanan infrastruktur; adaptif terhadap kondisi iklim; ketahanan sosial; tata kelola dan perencanaan kota; keberlanjutan pembangunan berwawasan teknologi hijau; serta menggunakan data, analitis, dan teknologi untuk memantau sekaligus menjawab tantangan pembangunan kota cerdas.

“Sama sekali tidak ada keraguan bahwa mewujudkan ketahanan kota (dibutuhkan) komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan kota, pemangku kebijakan, dan warga yang secara paralel dikombinasikan dengan kerja sama internasional untuk memperkuat basis pengetahuan, pengalaman, dan pembiayaan" terangnya.

Sementara itu, saat menutup acara tersebut, Safrizal mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada peserta yang telah berbagi wawasan dalam mengatasi isu-isu kritis ketahanan perkotaan dan pengurangan risiko bencana. Termasuk kepada Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang atas berbagai inisiatif menggelar pertemuan penting tersebut. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen mempertahankan kemitraan antara ASEAN dan Jepang dalam pembangunan dan pengembangan kota cerdas. 

“Terima kasih tulus kepada seluruh partisipan baik pemerintah Jepang maupun representasi negara ASEAN, dalam momentum keketuaan Indonesia di ASEAN Smart Cities Network tahun ini, Indonesia akan terus mendorong perluasan kolaborasi internasional sehingga memperkuat upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai epicentrum of growth dunia," pungkasnya. 

Sebagai informasi, The 5th ASEAN Japan Smart Cities Network High Level Meeting digelar di Kota Tsukuba yang dijuluki sebagai Kota Ilmu Jepang dan merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu dan teknologi terdepan di dunia. Kota ini menjadi lokasi bandar antariksa Jepang dan pusat pengembangan ilmu dan teknologi terbesar di Jepang yang disebut Tsukuba Science City. Dalam kesempatan itu, para anggota delegasi juga berkesempatan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat berbagai infrastruktur tersebut.

Puspen Kemendagri