Jalesveva Jayamahe-
Bitung, 6 Maret 2026- TNI AL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Kali ini, Tim Quick Response (QR) 8 Satuan Patroli (Satrol) Kodaeral VIII bersama Satgas Intelmar “Kerapu-8.26” serta Tim Bea Cukai Kanwil Sulawesi Utara bersinergi menggagalkan upaya penyelundupan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) di Pelabuhan Ferry ASDP Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (4/3).
Di hadapan awak media, Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi yang diwakili oleh Wadan Kodaeral VIII Laksma TNI Tony Herdijanto mengungkapkan bahwa kasus tersebut bermula saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang turun dari Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Labuhan Haji dengan rute Talaud–Bitung yang sandar di Pelabuhan Ferry ASDP Bitung. Dalam pemeriksaan terhadap sebuah truk ekspedisi berwarna hijau, petugas menemukan muatan bahan kimia berbahaya jenis sianida yang dikemas dalam 29 karung.
Dari hasil pendataan, masing-masing karung memiliki berat sekitar 50 kilogram sehingga total keseluruhan barang mencapai kurang lebih 1.450 kilogram. Nilai ekonomis barang tersebut diperkirakan mencapai Rp 1.015.000.000 (satu miliar lima belas juta rupiah). Berdasarkan informasi awal, barang ilegal tersebut diduga berasal dari Filipina yang masuk melalui Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum kemudian diselundupkan menuju Bitung menggunakan truk ekspedisi yang menumpang kapal ferry penumpang. Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Mako Kodaeral) VIII untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Sianida merupakan bahan kimia berbahaya yang memerlukan penanganan dan pengangkutan secara khusus. Pemuatan bahan tersebut pada kapal penumpang tidak diperbolehkan dan seharusnya diangkut menggunakan kapal khusus. Selain itu, muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran maupun para penumpang kapal.
TNI AL menegaskan akan terus memperkuat sinergi dan patroli keamanan laut bersama instansi terkait guna mencegah kejahatan transnasional lainnya melalui jalur laut, khususnya di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.
