Jakarta-CATATAN KRITIS DIBALIK PENCAPAIAN 100- HARI PRABOWO - GIBRAN KEDEPAN SUPAYA PETUGAS NEGARA PENGUNAJASA HADIR BEKERJA UNTUK MEWUJUDKAN PENGURUSAN DISEMUA BIDANG PELAYANAN PUBLIK YANG BERKEADILAN BAGI MASYAKAT INDONESIA.
Pertanyaan dari roselenny news 1 Sudahkah ada perbaikan penegakan hukum diindonesia? 2 Apa yang telah dibuat sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang berkeadilan dengan penegakan hukum kepada rakyat? 3 Apa jalan solusi untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan penguatan ekonomi ditengah masyarakat? 4 Sudahkah disikapi atas pengajuan pencairan dana raksasa work bank swiss demi membayar utang ke21 negara serta membayar utang pinjaman di work bank swiss demi pemerintah negara Republik Indonesia dan guna kesejahteraan yang berkeadilan Bangsa Indonesia ?
Jakarta media
Catatan Kritis untuk Pemerintah Ke Depan
Pemerintahan Prabowo-Gibran
akan genap menjabat selama 100 hari pada 28 Januari 2025.
Menghitung mundur, Lembaga Survei Nasional merilis Survei Evaluasi 100 Hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai sektor Pemerintahan Prabowo-Gibran.
CATATAN KRITIS DIBALIK PENCAPAIAN 100- HARI PRABOWO - GIBRAN KEDEPAN SUPAYA PETUGAS NEGARA PENGUNAJASA HADIR BEKERJA UNTUK MEWUJUDKAN PENGURUSAN DISEMUA BIDANG PELAYANAN PUBLIK YANG BERKEADILAN BAGI MASYAKAT INDONESIA
Survei ini dilakukan pada 1.200 responden dengan margin of error 2.87%.Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi dengan 87,5% masyarakat menunjukkan rasa puas terhadap kinerja pada awal periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai faktor menjadi alasan tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran.
Peneliti Lembaga Survei Nasional, Fishya Amina, mengungkapkan tiga faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran; Pemeriksaan Kesehatan , “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, serta Pelatihan kompetensi guru.
Program pilar Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis, membangun lumbung pangan nasional, dan pemberantasan korupsi justru belum menjadi alasan utama tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran.
Makanan Bergizi Gratis misalnya, hanya mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 79,3%, membangun lumbung pangan nasional mendapatkan 77,6%, dan pemberantasan korupsi mendapat tingkat kepuasan terendah yaitu 69,9%.
Neni Nur Hayati, direktur DEEP Indonesia, mengungkapkan bahwa program serba gratis memang disenangi masyarakat, sehingga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat. Akan tetapi, Neni mengingatkan bahwa tingkat kepuasan dapat berubah jika kebijakan yang diambil pemerintah kontra dengan masyarakat, misalnya isu PPN 12% yang memicu protes dari masyarakat. Selain itu, pelemahan institusi KPK yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya juga masih menjadi bayang-bayang yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo.
Terlebih, komunikasi publik Prabowo yang sering melempar isu dan menariknya kembali, seperti terkait isu pengampunan koruptor, dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
Jerry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap persepsi popularitas. Popularitas para menteri tidak selalu berkaitan dengan kinerja mereka sebagai menteri. Contohnya, popularitas Menteri BUMN Erick Thohir tinggi bukan karena BUMN, namun, justru karena polemik sepak bola Indonesia Patrick Kluivert dan Shin Taeyong.
Terlepas dari hal tersebut, terdapat juga popularitas yang positif, seperti yang diperoleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, karena berani membuat terobosan yang langsung dirasakan oleh publik.
Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo, menyebutkan bahwa survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional menunjukkan bahwa program-program pemerintah Prabowo memenuhi layanan dasar publik, terutama sektor kesehatan hingga pendidikan yang merupakan layanan dasar publik dengan tingkat kepuasan yang tinggi.
Program Prabowo seakan menjadi jawaban bagi masyarakat, setelah pendidikan dasar dan menengah seakan-akan selama ini diabaikan oleh Kementerian Pendidikan. Namun, kepuasan yang diperoleh ini, perlu diingat, dapat dimaknai sebagai harapan untuk pemerintah Prabowo-Gibran. Justru tingkat kepuasan pada masa awal pemerintahan dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apakah harapan yang terpupuk dapat dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran? Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto, menekankan bahwa persepsi yang dibangun di masyarakat melalui kepuasan publik harus sejalan dengan konsep functioning government, salah satu indeks penting dalam demokrasi. Salah satu indikasi bahwa pemerintah sudah berfungsi semestinya adalah terbentuknya RPJMN dan adanya roadmap dari masing-masing kementerian.
Jangan sampai 100 hari terlalu asik melihat kepuasan publik, namun nilai dasar basis demokrasi seperti functioning government menjadi luput.