(Kabarindotimur.online)Bekasi-Tolak PLT pemerintahan kabupaten bekasi yang tidak pro pemekaran.
Kami meminta calon daerah otonomi baru (DOB) kabupaten bekasi utara segera di tandatangani oleh plt pemeritah ,dan DPRD kabupaten bekasi lalu diajukan ke Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya di ajukan ke Kemendagri
Ahmad syatiri perwakilan laskar pemekaran kabupaten bekasi utara (Laskar PKBU) meminta daerah otonomi baru (DOB) kabupaten bekasi utara segera dengan
Pemenuhan syarat syarat dari UU 23 2014 sebagai langkah terjadinya pemekaran daerah otonomi baru kabupaten bekasi utara.(12/07/21).
Kami mendorong segera membuat melaksanakan melengkapi kebutuhan terjadinya daerah otonomi baru kabupaten Bekasi utara dengan surat keputusan yang akan ditanda tangani oleh plt Kabupaten Bekasi DPRD Kab.Bekasi,pemerintah dan DPRD propinsi jawa Barat serta mendorong keputusan pemerintah pusat.
Karena pemekaran wilayah ini diperlukan, untuk mendukung aspek keadilan antara pusat dan daerah.dengan tingkat penduduk yang tinggi di kabupaten bekasi saat ini dan luas wilayah yang dalam jangkauan pengelolaan pemerintahan yang lamban. Menjadi keutamaan agar sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dikabupaten bekasi terkelola secara maksimal dan merata.
Sehingga percepatan pembangunan di bekasi lebih cepat, maka sangat pantas rasanya pemekaran daerah otonomi baru dibekasi dimekar kan terutama untuk pemekaran wilayah kabupten bekasi utara.
Syatiri mengatakan," kucuran dana yang diberikan jawa barat untuk daerah di sediakan tak melihat jumlah populasi manusia saja, tetapi, juga melihat jumlah kecamatan dan desa.
Kemudian syatiri mengatakan," pengendalian pelayanan yang tidak prima menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di bekasi
kami meminta keseimbangan antara pendapatan sumber daya manusia dan terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.
"Maka sudah selayaknya kabupaten bekasi dimekarkan menjadi daerah otonomi baru kabupaten bekasi utara.Seperti diketahui bupati bekasi Eka S Atmaja meninggal dunia setelah mengidap Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyebut pelaksana harian (plh) sekretaris daerah kabupaten bekasi Herman Hanafi menjadi Pelaksana Harian (Plh) bupati bekasi.
Demikian dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Benny Irwan. Bupati Bekasi Wafat, Perjalanan Kariernya Dirintis dari Bawah ,"Tidak ada kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi karena sesuai peraturan perundang-undangan", saat ini Plh Sekda akan melaksanakan tugas kepala daerah sehari-hari (Plh KDH). Ini sebagai kebijakan awal," kata Irwan, di Jakarta, Senin (12/7).
ADVERTISEMENT Benny menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan berkirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar kursi kepemimpinan bisa langsung diamanahkan pada Plh Sekda. "Pagi ini akan ada surat atau radiogram dari Kemendagri ke Pemerintah Daerah," ucapnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi praktis tidak memiliki pimpinan setelah Atmaja wafat, Minggu (11/7).
