Jayapura — Polda Papua resmi menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Jumlah ini merupakan bagian dari total 2.700 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Penyaluran dilakukan ke seluruh kabupaten/kota di:
- Provinsi Papua
- Papua Pegunungan
- Papua Tengah
- Papua Selatan
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa distribusi ini merupakan langkah sigap Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat Papua mendapatkan akses pangan yang merata.
“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Wakapolri saat doorstop, Selasa (9/12).
Wakapolri menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan juga telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari penguatan stok bahan pokok.
Selain itu, arahan Presiden kepada Menteri Pertanian yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok harus dijaga tanpa menunggu gudang kosong.
“Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua. Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua,” jelas Komjen Dedi.
Untuk memperkuat sistem penyimpanan, Polri juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026, salah satunya berlokasi di Papua.
“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Wakapolri.
Wakapolri turut menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pemprov Papua akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas:
- Kopi
- Kakao
- Kelapa
Program ini telah disiapkan oleh Gubernur Papua sebagai bagian dari penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat Papua.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua adalah hal yang sangat disyukuri bersama. Pemerintah menyiapkan dukungan penuh untuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa,” ujar Komjen Dedi.
Ia juga menyebut bahwa ketahanan pangan merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Wakapolri juga memastikan bahwa penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman dengan pengawalan TNI–Polri dan pemda. Ia menyatakan bahwa sistem distribusi telah dihitung secara matang untuk mengantisipasi hambatan di lapangan.
“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” pungkas Komjen Dedi.
Polri memastikan bahwa akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden.
